Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jatim.
Lia menyayangkan keputusan tersebut karena dianggap tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam perjanjian kerja mereka.
“Padahal dalam kontrak kerja tidak ada klausul yang mewajibkan saya berhenti jika mencalonkan diri. Tapi tiba-tiba saya diberhentikan,” imbuh peraih suara terbanyak ketiga DPD RI Jatim tersebut.
Desak Pengawasan Ketat Jelang Lebaran
Belajar dari pengalaman pribadinya, Lia menilai perlindungan terhadap pekerja harus diperketat, terutama saat beban ekonomi keluarga meningkat menjelang hari raya. PHK tanpa dasar hukum yang jelas dinilai dapat merusak kondisi psikologis pekerja dan keluarganya.
“Menjelang lebaran, pekerja sedang mempersiapkan kebutuhan keluarga. Kalau tiba-tiba diberhentikan tanpa kejelasan, itu bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kemanusiaan,” tandasnya.
Ia pun mendesak pemerintah untuk memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan guna memastikan setiap perusahaan mematuhi regulasi yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa meskipun perusahaan memiliki hak evaluasi, mekanisme yang ditempuh haruslah adil dan transparan.
“Perusahaan tentu punya hak melakukan evaluasi kinerja. Tetapi harus sesuai aturan. Jangan sampai ada kesewenang-wenangan,” ujarnya mengingatkan.
Menutup pernyataannya, Lia berharap adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan demi menghargai peran pekerja sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
“Pekerja adalah tulang punggung ekonomi. Jangan sampai ada drama PHK yang menyakitkan menjelang Lebaran,” pungkas Lia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
