Menteri Haji dan Umrah RI, Moch. Irfan Yusuf (Gus Irfan) saat memberikan arahan di hadapan ratusan pegawai. Foto: Dok. Kemenhaj
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri Haji dan Umrah RI, Moch. Irfan Yusuf, memberikan pengarahan tegas dalam agenda koordinasi dan pembinaan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah RI, Senin (19/1/2026).
Bertempat di Asrama Haji Pondok Gede, Gus Irfan -sapaan karib Menteri Haji- menekankan bahwa kementerian baru ini mengemban misi sakral yang tidak boleh dicoreng oleh praktik birokrasi yang lamban maupun tindakan koruptif.
Dalam sambutannya, Gus Irfan membandingkan etos kerja ASN dengan semangat para calon petugas haji yang digembleng sejak subuh. Ia mengingatkan bahwa kementerian yang dipimpinnya merupakan gabungan sumber daya manusia dari berbagai instansi, mulai dari Kemenag, Kemenkeu, Polri, hingga KPK.
"Kementerian ini berbeda. Tugas kita satu dan jelas: memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji dan umrah. Tidak ada misi lain, tidak ada agenda lain," tegasnya di hadapan sekitar 200 pegawai.
Ia juga merefleksikan perjalanan singkat lembaga ini yang dibentuk sejak Oktober 2025 melalui Badan Pelaksana Haji (BPH). Dari yang awalnya hanya beranggotakan dua orang tanpa kantor, kini lembaga tersebut telah bertransformasi menjadi kementerian yang memiliki struktur hingga ke daerah.
Inti dari arahan tersebut adalah penegasan mengenai integritas. Mengutip mandat langsung dari Presiden, Gus Irfan menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi penyimpangan sekecil apa pun di instansinya.
"Kementerian lain mungkin bisa ada kecurangan, tetapi Kementerian Haji dan Umrah tidak boleh ada kecurangan satu rupiah pun," ujarnya menirukan pesan Presiden.
Ia menginstruksikan Inspektur Jenderal (Irjen) dan Direktur Jenderal Pengendalian untuk menindak tegas segala indikasi kecurangan tanpa pandang bulu. Gus Irfan menjamin tidak akan ada perlindungan bagi siapa pun yang melanggar aturan, termasuk mereka yang mengklaim sebagai orang dekat pejabat.
"Tindak, libas, dan bersihkan. ASN yang tidak mampu menjaga integritas, lebih baik kembali ke kementerian atau lembaga asalnya. Kementerian ini tidak membutuhkan orang pintar tetapi tidak jujur," cetusnya.
Menutup arahannya, Menteri Haji mengingatkan bahwa saat ini kementerian tengah dikejar oleh timeline besar, yakni regulasi Arab Saudi dan undang-undang domestik. Pola kerja lamban dan ego sektoral harus segera ditinggalkan.
Ia menuntut setiap pekerjaan memiliki output yang konkret dan terukur. Prinsip "siapa mengerjakan apa" dan "kapan tenggat waktunya" harus menjadi budaya kerja baru.
"Di Kementerian Haji tidak ada jalan santai. Kita semua dituntut untuk berlari. Yang tidak mampu berlari akan tertinggal, dan yang menghambat akan merugikan kementerian ini secara keseluruhan," pungkasnya.
Gus Irfan berharap Kementerian Haji dan Umrah dikenal publik bukan karena seremonialnya, melainkan melalui kinerja nyata yang bersih, cepat, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.
