The Souls, Kota Malang.
KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Polemik keberadaan tempat hiburan malam The Souls akhirnya masuk ke ruang resmi pemerintahan. Kamis (27/11/2025), isu tersebut menjadi agenda pembahasan dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang.
Hal itu menandai bahwa persoalan tersebut bukan lagi sekadar keluhan warga sekitar, melainkan sudah menjadi isu politik daerah.
Sejumlah fraksi seperti PKB, PKS, Gerindra, dan NasDem mempertanyakan kelengkapan izin serta dampak operasional The Souls terhadap lingkungan pendidikan di sekitarnya.
Sorotan paling keras datang dari anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, yang mendesak pemerintah daerah setempat agar tidak lagi 'setengah hati' menangani persoalan izin usaha hiburan malam.
“Kalau belum punya izin lengkap, ya harus ada tindakan. Wali Kota harus tegas dan jangan ragu menegakkan perda,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Tekanan itu muncul karena sejumlah lembaga pendidikan berbasis asrama di sekitar lokasi mengeluhkan aktivitas live music hampir setiap malam yang mengganggu kenyamanan pelajar. Suara musik disebut menembus hingga area asrama.
Situasi semakin memanas setelah muncul informasi bahwa manajemen The Souls sempat meminta persetujuan izin diskotek kepada lembaga pendidikan terdampak, namun ditolak.
Bahkan, tawaran penyediaan tempat kost gratis bagi santri juga ditolak karena dianggap tidak menyelesaikan akar masalah.
Sikap tegas juga datang dari anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang, Danny Agung Prasetyo, yang menilai pelanggaran izin sudah jelas.
“The Souls harus ditutup karena secara regulasi jelas-jelas melanggar perda,” cetusnya.
Ia menegaskan, Pemkot Malang tidak boleh gamang dalam menegakkan aturan.
“Tidak ada alasan untuk membiarkan usaha berjalan dulu, izin belakangan. Regulasi itu bukan aksesoris,” ucapnya.
Meski mendukung investasi, Danny menekankan bahwa aturan tetap harus dihormati.
“Kita terbuka pada investor, tapi ya jangan tabrak aturan,” imbuhnya.
Keputusan berada di tangan Pemkot Malang. Publik menunggu langkah resmi apakah akan ada penertiban, evaluasi izin, atau bahkan penutupan.
DPRD Kota Malang telah mengangkat isu ini ke panggung kebijakan tertinggi tingkat kota, menandai bahwa polemik The Souls bukan lagi sekadar riak kecil, melainkan gelombang yang menuntut keputusan politik. (dad/mar)
