Wali Kota Kediri saat bersalaman dengan salah satu anggota dewan.
“Pengurangan alokasi TKD berdampak pada penyusutan ruang fiskal daerah yang berimplikasi terhadap kemampuan pemerintah membiayai urusan wajib maupun pilihan,” ucapnya.
Sejumlah kegiatan prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan harus mengalami penyesuaian skala maupun waktu pelaksanaan. Pemkot Kediri pun menekankan efisiensi dan penajaman prioritas anggaran melalui revisi RKA.
Sebagai langkah strategis, Pemkot Kediri meningkatkan pendapatan asli daerah, mengoptimalkan dana transfer, serta memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menutup defisit.
“Lalu pada sisi belanja daerah, Pemkot Kediri mengarahkan kebijakan untuk pencapaian prioritas pembangunan, peningkatan pendidikan, kesehatan, layanan rumah sakit, pemerataan pembangunan, infrastruktur, ruang terbuka hijau, pelatihan kerja, wirausaha baru, hingga jaring pengaman sosial,” urai Vinanda.
Nota keuangan RAPBD 2026 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp1,25 triliun dan belanja daerah Rp1,57 triliun, sehingga terjadi defisit Rp322,4 miliar.
“Demikian gambaran umum RAPBD Tahun Anggaran 2026. Semoga proses pembahasan dan penetapan dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Kediri,” kata Vinanda. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
