Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir (kiri), bersama salah satu wakilnya, Mujid Riduan. Foto: Ist
Politikus PKB itu juga menekankan pentingnya segera mengoperasikan BPD agar dapat fokus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama menghadapi tantangan pengurangan dana transfer sebesar Rp539 miliar pada tahun depan.
"Keberadaan BPD sangat diharapkan bisa mendongkrak pundi-pundi pendapatan untuk peningkatan PAD," pungkasnya.
Sementara itu, Sekdakab Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menyatakan bahwa pemecahan BPPKAD belum diberlakukan tahun ini meskipun perda sudah memungkinkan untuk dijalankan.
"Tidak pak, tahun ini pemecahan BPPKAD belum kami lakukan," ucapnya.
Ia mengatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran, sarana dan prasarana, serta penataan personel yang akan ditempatkan di masing-masing OPD.
"Sejumlah hal itu yang menjadi pertimbangan pemecahan BPPKAD belum dilakukan tahun ini," tuturnya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
