Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir dan Ketua Komisi I Muhammad Rizaldi Saputra.
“Idealnya, saat pembahasan KUA PPAS dan RAPBD seperti ini pejabat definitif yang ikut pembahasan, sehingga bisa paham program dan anggaran yang diplot. Khawatir nantinya pejabat yang ditunjuk menduduki jabatan definitif di OPD yang kosong tak sama, sehingga tak paham. Dampaknya tugas-tugas yang dijalankan terlebih dalam memberikan layanan masyarakat tak bisa berjalan dengan baik,” beber Syahrul.
Sementara itu, Ketua Komisi I, Muhammad Rizaldi Saputra, membenarkan saat ini banyak jabatan kosong di sejumlah OPD yang diisi oleh plt, baik jabatan kepala dinas, kepala bagian, maupun kasi.
“Banyak yang kosong, tapi persisnya berapa jumlahnya, ini yang akan kami tanyakan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),” ujarnya.
Ia menambahkan, komisinya sudah pernah memanggil BKPSDM terkait banyaknya jabatan kosong dan kapan diisi pejabat definitif.
“Sudah kami tanyakan itu, soal mutasi menjadi wewenang pimpinan (bupati dan wakil bupati),” ungkapnya.
Dalam hearing dengan Komisi I, lanjut Rizaldi, BKPSDM menyampaikan telah menyiapkan SDM-nya melalui program Merit atau Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
“Program ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional melalui rekrutmen dan pengembangan berdasarkan kompetensi, kinerja, potensi, dan integritas, bukan sekadar masa kerja. Melalui program ini, talenta ASN dipetakan, dikembangkan, dan ditempatkan pada posisi yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas dan pelayanan publik,” jelasnya. (hud/msn)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
