Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, M. Husni Tahir Hamid.
Sementara itu, terkait capaian kinerja Bagian Hukum, Husni menganggap instansi dimaksud melakukan ploting sendiri tanpa koordinasi yang memadai, sehingga ia menyimpulkan perlunya sinergi antarlembaga.
“Jadi ini perlu sinergi,” cetusnya.
Terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026, Husni menilai dokumen dari kedua institusi masih bersifat rutinitas, dan belum mencerminkan strategi penganggaran yang adaptif terhadap kondisi fiskal daerah.
Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap perencanaan anggaran, mengingat alokasi APBD Trenggalek tahun depan dipastikan mengalami penurunan.
“APBD kita minim, maka perlu kita pilah dan pilih mana yang prioritas. Kalau bisa ditunda, ya ditunda, agar bisa dialihkan ke sektor yang lebih penting,” pungkasnya. (man/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
