Kepala Disperdagin Kota Kediri, Moh. Ridwan, saat menerima rombongan Komisi B DPRD Bojonegoro. Foto: Ist
Selain pemasaran online dan keikutsertaan dalam pameran, sektor pembiayaan juga menjadi perhatian. Pemerintah Kota Kediri menyediakan program Kumapan, yaitu dana bergulir dengan bunga ringan, serta fasilitasi akses ke perbankan, pelatihan, kurasi produk, dan identifikasi produk ekspor.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, menyampaikan ketertarikan terhadap strategi Kota Kediri dalam menjaga keberlanjutan produk unggulan daerah.
“Kami ingin belajar dari Kota Kediri yang sukses memasarkan tahu dan getuk pisang, hingga menghasilkan produk turunan yang tetap bertahan di tengah persaingan,” ujarnya.
Disebutkan pula bahwa Bojonegoro memiliki produk unggulan seperti Ledre dan Batik, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pemasaran dan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar modern.
Ia juga menyoroti keberadaan payung hukum di Kota Kediri yang mendukung kemitraan antara UMKM dan toko modern melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali).
“Di Bojonegoro, kami masih sebatas advokasi ke para pemilik waralaba. Tapi di sini, semua sudah ada payung hukumnya. Ini yang ingin kami tiru agar ke depan pelaku UMKM kami bisa lebih berdaya saing,” tuturnya. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
