Achmad Muzayin Syafrial
Sikap pesimistis itu juga tercermin dari menurunnya belanja modal tahun 2026 sebesar 26 persen, dari Rp790,3 miliar menjadi Rp582,7 miliar.
Penurunan ini dinilai mengkhianati semangat kemandirian fiskal yang seharusnya menempatkan pembangunan publik sebagai prioritas utama.
“Belanja publik dikurangi, sementara fasilitas internal birokrat tetap aman. Ini kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat,” tandas Muzayin.
Sebagai bentuk dorongan moral dan tanggung jawab, Fraksi Gerindra mengusulkan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN hingga 50 persen sebagai sinyal agar birokrasi tidak terjebak dalam zona nyaman.
“Kami tidak akan mengusulkan pemotongan itu kalau aparatur menunjukkan semangat kerja untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo,” tegas politisi muda Partai Gerindra ini.
Ditegaskannya, DPRD Sidoarjo berkomitmen mengawal pembahasan APBD 2026 agar arah kebijakan fiskal daerah sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal, yaitu daerah yang berani, mandiri, dan bertanggung jawab dalam membiayai pembangunan bagi kesejahteraan warganya. (sta/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
