Pemkab Malang Jawab Pandangan Dewan soal APBD 2026, Fokus Infrastruktur dan PAD

MALANG, BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna pada Rabu (17/9/2025) dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Malang atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026.

Jawaban tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Malang, Latifah Shohib, sebagai tindak lanjut dari pandangan Fraksi Gabungan DPRD melalui juru bicara Fakih Pilihan dan Fraksi PDIP oleh Sih Purwaningtyastuti pada rapat sebelumnya, 11 September 2025.

BACA JUGA:

Latifah menjelaskan, penyempurnaan substansi Raperda APBD akan dilakukan melalui pendalaman teknis dan pembahasan komprehensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.

Dalam pemaparannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa target pendapatan daerah tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 2,37 persen dibandingkan APBD Induk 2025. Kendati demikian, sebanyak 75,16 persen dari pendapatan tersebut masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Ia menegaskan komitmen Pemkab Malang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, optimalisasi BUMD, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan pengawasan yang lebih ketat.

Kebijakan belanja daerah, lanjut Latifah, diarahkan untuk menghasilkan penganggaran yang berkualitas dan sesuai regulasi, sehingga pelaksanaannya lebih ekonomis, efektif, dan efisien. Sementara itu, pembiayaan daerah diproyeksikan mencapai Rp145,7 miliar untuk penerimaan dan Rp41 miliar untuk pengeluaran, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp104,7 miliar.

Dana ini akan digunakan untuk penyertaan modal pada tiga BUMD guna memperkuat permodalan, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Prioritas pembangunan tahun 2026-2030 juga menjadi sorotan. Pemkab Malang menetapkan tahapan pembangunan yang selaras dengan RPJMD 2025-2029.

Fokus pembangunan meliputi perluasan lapangan kerja melalui pelatihan dan penempatan tenaga kerja, penguatan UMKM berbasis lokal, peningkatan daya saing UMKM melalui pelatihan, akses pembiayaan, digitalisasi, dan investasi.

Selain itu, penanganan ketertiban umum, pembangunan karakter masyarakat, serta pelestarian budaya, seni tradisional, cagar budaya, dan produk kreatif khas Malang juga menjadi bagian dari prioritas.

Tema pembangunan APBD 2026 tetap mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2026 dan RPJMD 2025-2029 agar kesinambungan perencanaan tetap terjaga. Latifah mengajak seluruh pihak untuk bekerja keras demi kemandirian keuangan daerah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.