Para peserta pelatihan yang digelar DPRD Kabupaten Malang.
MALANG, BANGSAONLINE.com - Komisi IV DPRD Kabupaten Malang bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar Peningkatan Kapasitas Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Sub-IMP di Pendopo Kecamatan Singosari, Selasa (25/11/2025).
Agenda tersebut bertujuan memperkuat kapasitas kader desa yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan program keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam sesi dialog, sejumlah kader menyampaikan kebutuhan dan keluhan klasik terkait fasilitas kerja serta hak insentif. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Feri Andi Suseko, menegaskan komitmen pihaknya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut.
“Keluhan para kader ini sebenarnya sudah klasik sejak dulu. Mereka ini ujung tombak OPD di lapangan, tetapi fasilitas penunjang untuk mendukung kerja mereka memang masih kurang. Hari ini kami pastikan, di periode kepemimpinan Pak Prabowo, hal-hal seperti ini akan kami perjuangkan agar bisa segera terealisasi,” ujarnya.
Ia juga memastikan hak insentif kader tidak akan dipotong meski APBD Kabupaten Malang diproyeksikan mengalami pengurangan dari pemerintah pusat.
“Saya pastikan insentif tidak akan ada yang dipotong. Pengurangan anggaran dari pusat itu kemungkinan berdampak pada pembangunan infrastruktur, bukan pada insentif kader,” tuturnya.
Komisi IV DPRD Kabupaten Malang disebut tengah menjalin komunikasi dengan berbagai fraksi agar program pemberdayaan kader tetap berjalan optimal. Selain itu, pembahasan terkait isu disabilitas juga sedang digodok dalam rapat DPRD.
“Kami sedang merumuskan sejumlah kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Intinya, semua aspirasi masyarakat akan tetap kami kawal,” kata Feri.
Sementara itu, Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pelatihan, melainkan bentuk komitmen bersama memperkuat fondasi pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat.
“Kader IMP dan Sub-IMP adalah tombak pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, penguatan kelembagaan desa, serta pembangunan sosial yang berkelanjutan. Tanpa peran panjenengan semua, program-program pemerintah di tingkat desa tidak akan berjalan optimal,” paparnya.
Menurut dia, peningkatan kapasitas kader penting untuk menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat desa yang semakin kompleks. (dad/mar)
