Wakil Bupati Malang saat menghadiri rapat paripurna.
Selain lima poin utama tersebut, Pemkab Malang juga menanggapi sejumlah isu strategis yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga penguatan BUMD.
Di sektor kesehatan, Pemkab telah menyiapkan langkah untuk memenuhi standar BPJS di RSUD Ngantang, termasuk pengadaan sarana prasarana seperti Modular Operating Theater, lift bed, sistem oksigen sentral, dan tambahan tenaga kesehatan.
Untuk belanja daerah, Latifah memastikan bahwa anggaran tahun 2026 diarahkan pada pembangunan fasilitas kesehatan, perbaikan sistem pendidikan, infrastruktur publik, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Belanja infrastruktur akan difokuskan pada pembangunan drainase, jalan, irigasi, dan pengelolaan sampah agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Pemkab Malang juga berkomitmen untuk mematuhi UU No. 1 Tahun 2022 dengan menekan belanja pegawai maksimal 30 persen serta meningkatkan porsi belanja infrastruktur minimal 40 persen.
Menanggapi pandangan Fraksi PKB mengenai perbedaan alokasi anggaran antar kecamatan, Latifah menegaskan bahwa alokasi tersebut berbasis kebutuhan masing-masing wilayah.
Penanganan stunting dilakukan secara terpadu melalui Perbup No. 92/2023 dan SK Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting.
Pemkab juga menganggarkan insentif bagi 3.000 guru swasta MI/MTs dan 3.000 guru ngaji masing-masing sebesar Rp1,2 juta. Selain itu, tengah disiapkan Perbup tentang kurikulum muatan lokal sejarah dan budaya Malang yang ditargetkan berlaku pada 2026. Dukungan terhadap event budaya seperti Kanjuruhan Culture Carnival dan Singhasari Jayanti Festival juga terus digalakkan.
Terkait penguatan BUMD, penyertaan modal diarahkan pada Perumda Jasa Yasa dan PT BPR Artha Kanjuruhan sesuai amanat Perda. Pemkab memastikan pengawasan penyertaan modal dilakukan secara ketat agar kinerja BUMD meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
Program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat juga mulai dijalankan. Untuk Sekolah Rakyat, Desa Srigonco di Kecamatan Bantur telah diusulkan sebagai lokasi pelaksanaan.
Meski realisasi PAD 2024 belum mencapai target, Latifah menyebut ada peningkatan sebesar 10,48 persen dibandingkan tahun 2023. Pemkab akan memperkuat basis data, sistem digital retribusi, serta menggali potensi PAD baru.
APBD 2026 disusun dengan prinsip efisiensi, mengutamakan belanja wajib dan program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (adv/dad/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
