DPRD Kabupaten Malang Bahas Perubahan APBD 2025, Fraksi-Fraksi Soroti Efisiensi dan Optimalisasi PAD

MALANG, BANGSAONLINE.com - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Senin (30/6/2025) menjadi ajang penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 

Hampir seluruh fraksi menekankan pentingnya efisiensi, penajaman program prioritas, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi menjawab kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PDIP: Soroti Penurunan Pendapatan dan Kinerja Aset Daerah

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan oleh juru bicara Imam Sopi’i menyoroti turunnya pendapatan daerah sebesar 0,68 persen dari Rp 4,86 triliun menjadi Rp 4,82 triliun. Meskipun PAD tetap di angka Rp 1,2 triliun, PDIP menilai potensi sesungguhnya belum tergali maksimal.

"Fraksi mendorong inovasi dan ketegasan kinerja dinas penghasil, termasuk Satpol PP sebagai penegak perda," ujarnya.

PDIP juga mempertanyakan lonjakan Belanja Tidak Terduga yang naik 59 persen dan Belanja Modal yang naik 10,96 persen. Fraksi menilai penyusunan database potensi pendapatan yang akurat sangat penting untuk mendukung evaluasi kinerja yang obyektif.

Fraksi PDIP turut menyoroti perlunya penyehatan BUMD, khususnya PT BPR Artha Kanjuruan, serta mengevaluasi seluruh kerja sama pemanfaatan aset daerah, termasuk Songgoriti. Isu percepatan perizinan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar juga menjadi sorotan.

Fraksi PKB: Dorong Infrastruktur Desa, Ketahanan Pangan, dan Digitalisasi

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai perubahan APBD sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika pembangunan. Mereka meminta alokasi anggaran difokuskan pada penyelesaian proyek strategis seperti jalan desa, irigasi, dan jembatan antar-kecamatan.

PKB juga mendorong pemberdayaan petani dan nelayan melalui bantuan alat dan pelatihan, serta transformasi layanan publik desa melalui digitalisasi.

Fraksi Gerindra: Tegaskan Kualitas Perencanaan dan Validasi Pendapatan

Klik Berita Selanjutnya