Baihaki Sirajt, Direktur Lembaga Survei ARCI.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Belum tuntas perbincangan publik terkait tunjangan anggota parlemen yang dinilai terlalu berlebihan dengan kondisi masyarakat saat ini.
Kini muncul wacana agar calon anggota parlemen memiliki latar belakang pendidikan Sarjana, S2, atau bahkan S3. Wacana ini ramai di media sosial, menyusul sorotan tajam masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan perilaku anggota parlemen yang dinilai kontroversial, tidak pro-rakyat, bahkan merugikan masyarakat.
Direktur Lembaga Survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt, menjelaskan bahwa wacana minimal pendidikan sarjana bagi wakil rakyat, adalah ‘oase’ sekaligus jawaban dari transformasi demokrasi yang semakin sehat dan berkualitas.
"Saya melihat latar belakang pendidikan memang kebutuhan, bukan sekadar harapan. Ini memang kebutuhan penting kalau kita ingin negara kita sehat dengan lahirnya tokoh-tokoh publik yang memiliki kredibilitas menduduki fungsi-fungsi penting dalam proses demokrasi Indonesia," kata Baihaki, Sabtu (6/9/2025).
Menurutnya, selama ini yang disuguhkan hanya popularitas, foto cantik atau foto segar, namun ujungnya permainan editan AI. Karena itu, sulit bagi masyarakat bisa menuntut kerja-kerja politik para wakil rakyat.
Ia menilai preferensi publik sudah seharusnya pada rekam jejak politisi. "Jangan terjebak branding atau pencitraan, tapi ternyata dipengaruhi kamuflase strategi kemenangan," cetusnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
