Bersama DPRD, mereka melakukan efisiensi anggaran dan mengalihkan sebagian besar alokasi untuk mendukung layanan kesehatan, termasuk pembiayaan iuran BPJS Kesehatan.
"Kami telah mengalokasikan sekitar Rp400 miliar untuk sektor kesehatan. Hal ini memungkinkan seluruh warga Jember mendapatkan pelayanan medis di berbagai rumah sakit yang terafiliasi dengan BPJS, baik di dalam maupun luar daerah," ujar Gus Fawait.
Dengan strategi ini, pemerintah daerah berharap dapat mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), serta mengatasi masalah stunting yang masih cukup tinggi di Jember.
Sementara itu, dari pihak UNICEF Indonesia, Health Specialist Dr. Armunanto menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menangani Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang kini melanda sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Jember.
Ia menjelaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar penanganan campak bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. UNICEF juga memastikan pasokan vaksin tetap tersedia dengan baik.
"Proses distribusi vaksin dilakukan berdasarkan data sasaran dari kabupaten, yang diteruskan ke provinsi dan kemudian ke pusat. Begitu ada permintaan dari daerah, vaksin akan segera dikirim dan pelaksanaan imunisasi bisa langsung dilakukan," jelas Dr. Armunanto.
Ia menutup dengan harapan agar sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan semua elemen bisa terus ditingkatkan demi melindungi anak-anak dari ancaman penyakit serius seperti campak.(nga/yud/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
