Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Relaksasi ini, disebut berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dan akan disesuaikan dengan kondisi fiskal masyarakat. Khofifah menyatakan, evaluasi khusus juga dilakukan di daerah seperti Jombang yang mendapat sorotan publik tinggi.
Lebih lanjut, ia mengatakan PBB sebagai bentuk kontrak sosial antara masyarakat dan pemerintah. Relaksasi kenaikan pajak ini adalah upaya memperkuat hubungan tersebut.
“Ketika pemerintah meringankan beban wajib pajak, itu merupakan bentuk empati. Dan empati ini akan berbalas dengan kepercayaan dan ketaatan yang lebih besar,” tuturnya.
Kepada masyarakat, Khofifah menegaskan bahwa aspirasi tetap bisa disampaikan, terutama jika terdapat ketidaksesuaian nilai tanah atau kondisi ekonomi yang tidak memadai.
“Mungkin ada beberapa kasus di mana pemungutan pajak disamaratakan, padahal nilai tanahnya tidak sama. Itu bisa diajukan banding. Maka saya menghimbau untuk jangan takut menyalurkan aspirasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kepala daerah untuk membuka ruang dialog dengan wajib pajak dan merespons aspirasi secara adil dan hati-hati.
“Intinya, saya minta untuk ada titik temu yang harmonis. Kami di provinsi memberikan arahan filosofis, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerjemahkan kebijaksanaan itu menjadi kebijakan yang konkret dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
