GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ratusan laporan dari masyarakat masuk melalui layanan pengaduan berbasis WhatsApp (WA) 'Lapor GUS (Gresik Urus Segera)' hanya sehari setelah resmi diluncurkan oleh pemerintah daerah setempat.
Warga memanfaatkan kanal WA di nomor 0812-3225-4001 untuk menyampaikan beragam masalah yang menjadi kewenangan pemerintah. Aduan mencakup infrastruktur jalan, irigasi pertanian, saluran air, layanan kesehatan, pendidikan, hingga persoalan sosial.
"Sejak resmi diluncurkan pada Senin (14/7/2025), tercatat lebih dari 100 laporan masuk dalam kurun waktu 24 jam pertama. Dan, lebih dari separuh laporan telah diteruskan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti. Sementara sisanya masih dalam proses verifikasi dan klasifikasi," kata Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gresik, Johar Gunawan, Rabu (16/7/2025).
Ia menekankan, tingginya antusiasme warga menjadi indikator bahwa kanal Lapor GUS dibutuhkan dan relevan.
"Laporan yang kami terima sangat beragam, mulai dari kondisi jalan rusak, pelayanan di puskesmas, hingga persoalan sosial di tingkat desa. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Lapor GUS benar-benar menjawab kebutuhan warga," ucapnya.
Disebutkan olehnya, peluncuran Lapor GUS adalah awal dari langkah besar menuju sistem pemerintahan yang lebih optimal dan berkelanjutan.
"Kami sedang menyiapkan penguatan sistem back-end agar lebih adaptif dan andal. Termasuk rencana integrasi dengan sistem pengaduan nasional SP4N-Lapor," tuturnya.
Pemkab Gresik juga merancang fitur pendukung seperti respons otomatis berdasarkan kategori laporan serta notifikasi progres penanganan yang dikirim langsung melalui WhatsApp kepada pelapor.
"Kami ingin pelapor merasa didengar dan dilibatkan dalam setiap proses penanganan. Dengan adanya notifikasi, masyarakat bisa mengetahui progres laporan mereka secara langsung," kata Johar.
Melalui semangat transparansi dan keterbukaan, Pemkab Gresik mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kanal Lapor GUS secara aktif dan bertanggung jawab, sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kualitas layanan publik. (hud/mar)
