Ketua DPRD Kabupaten Malang saat menyampaikan pemaparan dalam rapat paripurna.
Fraksi Partai Gerindra menggarisbawahi pentingnya APBD sebagai cerminan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar daftar belanja. Mereka meminta penyusunan belanja berbasis prioritas dan menghindari munculnya program dadakan yang tidak direncanakan.
Gerindra juga menekankan pentingnya validasi potensi pendapatan agar kinerja dinas penghasil PAD lebih terukur.
Fraksi Golkar: Transparansi SiLPA dan Penataan Retribusi
Fraksi Partai Golkar menyoroti kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar 85,39 persen menjadi Rp 315 miliar. Mereka meminta transparansi penggunaan SiLPA dan mendorong dana tersebut digunakan untuk ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM.
Golkar juga menyoroti stagnasi PAD, terutama di sektor retribusi parkir, dan mendesak adanya terobosan revolusioner di sektor tersebut.
Fraksi NasDem: Optimalkan Dana Pusat dan Peningkatan SDM
Fraksi NasDem menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM baik ASN maupun perangkat desa. Mereka juga mendorong SKPD agar lebih proaktif menyerap Dana Alokasi Khusus (DAK) dan insentif fiskal.
NasDem menekankan pentingnya proyeksi PAD yang realistis dan peningkatan sinergi antar-OPD untuk mendukung pertumbuhan PAD secara efisien.
Fraksi Gabungan PKS, Hanura, Demokrat: Dorong Efektivitas dan Digitalisasi Pajak
Gabungan Fraksi PKS, Hanura, dan Demokrat mengapresiasi kinerja pemerintah, namun menekankan efektivitas belanja serta evaluasi kegiatan yang tidak berdampak langsung. Mereka menyoroti lemahnya capaian PAD dua tahun terakhir dan meminta pembaruan data potensi serta digitalisasi sistem pemungutan pajak.
Fraksi juga menekankan pentingnya pengurangan pengangguran, penguatan UMKM, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Mereka mendorong transparansi anggaran dengan membuka akses publik terhadap dashboard APBD. (adv/dad/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
