Sosialisasi dan pembekalan program agen Pesiar di kantor Pemkab Jombang.
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar kegiatan sosialisasi dan pembekalan Program Agen Pesiar (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi), Sabtu (10/5/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran perangkat desa dalam menyisir dan mendaftarkan warga yang belum menjadi peserta JKN, sekaligus meningkatkan keaktifan peserta yang sudah terdaftar.
Muaranya adalah mendorong optimalisasi peran desa dalam program JKN, guna mendorong optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Kabupaten Jombang.
Acara yang digelar di Kantor Pemkab Jombang tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Solahudin Hadi Sucipto.
Dalam sambutannya, Hadi menegaskan pentingnya peran serta kepala desa dan perangkat desa dalam mendukung program-program nasional, khususnya yang berfokus pada kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat.
"Kami sangat mengapresiasi kehadiran BPJS Kesehatan dalam mendekatkan informasi kepada para pemangku kepentingan di desa. Melalui program Pesiar ini, kami percaya kepala desa memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh masyarakat di wilayahnya memperoleh hak atas jaminan kesehatan," ujarnya.
Ia menekankan bahwa desa adalah ujung tombak layanan publik. Untuk itu, Hadi yakin hadirnya program Pesiar dapat memaksimalkan kepesertaan masarakat pada program JKN.
"Kami harap kepala desa dapat berperan aktif untuk menyisir warga yang belum terlindungi, serta membantu advokasi dan edukasi agar seluruh penduduk benar-benar merasakan manfaat program JKN," tambahnya.
Acara ini disambut antusias para peserta. Mereka menyimak dan berdiskusi selama pemaparan materi berlangsung.
Adapun materi utama disampaikan oleh Lalu Kahar Kusman, perwakilan dari BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa program Pesiar merupakan pendekatan kolaboratif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti masyarakat desa yang belum menjadi peserta JKN.
Program tersebut membantu memetakan kondisi kepesertaan di tingkat desa, menyisir warga yang belum terdaftar, melakukan edukasi, hingga memfasilitasi proses registrasi secara langsung.
"Program ini bukan sekadar kegiatan administratif. Ini adalah gerakan sosial yang bertujuan memperluas akses terhadap layanan kesehatan, dengan melibatkan aktor-aktor lokal yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu kepala desa dan jajarannya," jelasnya.
Desa menjadi titik utama dalam pelaksanaan Pesiar. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang utuh dari para kepala desa agar mampu menunjuk agen-agen terbaik yang memiliki kapasitas, dedikasi, dan integritas dalam menjalankan tugas sosial ini.
Agen yang dipilih nantinya akan diberi pembekalan dan perlengkapan identitas, serta difasilitasi akses ke sistem aplikasi BPJS Kesehatan yang mendukung kegiatan mereka.
Menjelang penutupan kegiatan, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa kerja sama yang dibangun bukan hanya bersifat formal, tetapi merupakan kemitraan jangka panjang untuk mewujudkan desa- desa yang sehat dan sejahtera.
"Pemerintah desa diharapkan segera menindaklanjuti hasil sosialisasi ini dengan menunjuk agen Pesiar, melakukan penandatanganan kerja sama, serta memastikan pelaksanaan program berjalan secara optimal," imbau Lalu Kahar.
Salah satu peserta yang hadir juga memberikan apresiasi yang baik untuk program tersebut. la menjelaskan bahwa program ini dapat membantu masyarakat setempat yang terkendala transportasi atau jauhnya tempat tinggal dengan kantor cabang.
"Selama ini kami belum punya pola kerja yang sistematis untuk mendata warga yang belum ikut JKN. Dengan agen Pesiar, kami bisa lebih fokus menyisir warga yang benar-benar membutuhkan dan memberikan pendampingan agar mereka paham pentingnya jaminan kesehatan. Semoga dengan adanya program ini dapat memberikan perubahan baik di desa nantinya," katanya.
Sosialisasi ini turut dihadiri oleh seluruh kepala desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Jombang. Serta camat sebagai mitra koordinasi dalam pelaksanaan di lapangan. (ris/rev)
