Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani menjelaskan pendirian Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat. FOTO: ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani menyampaikan, Pemkab Gresik bakal mendirikan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Gresik.
Selain KMP, Pemkab juga sedang mempersiapkan penditian Sekolah Rakyat (SR) untuk mendukung program Presiden RI Prabawo Subianto.
"Gresik siap mendirikan Koperasi Merah Putih dan siap mendirikan Sekolah Rakyat," kata Bupati, Kamis (17/4/2025).
Bupati menyebut, Pemkab akan menggunakan anggaran dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) sebagai tahap awal pembentukan KMP di tiap Desa.
"Kemarin saya sidah panggil Pak Andhy (Kepala BPPKAD) dan Pak Sekda terkait BTT untuk koperasi. Anggaran boleh dari APBD. Anggaran siap, segera kami laksanakan pembentukan KMP tahap awal di masing-masing desa dan kelurahan, karena amanat pemerintah pusat seperti itu. Nantinya Koperasi Merah Putih ini milik siapa? Milik desa dan kelurahan," tuturnya.
Untuk teknis pendirian KMP, kata Bupati, akan melibatkan Dinas Koperasi dan pemerintah desa (pemdes) dan kelurahan.
"Nanti desa akan menggelar musyawarah desa (musdes) untuk pembentukan pengurus koperasi, begitu juga kelurahan akan menggelar musyawarah kelurahan (muskel),' terangnya.
Menurut Bupati, pendirian KMP di setiap desa dan kelurahan ini akan menjadi lokomatif untuk menggeliatkan roda perekonomian di desa.
"Program nasional inisiatif dari Presiden Prabowo yang kemudian diadopsi dan disesuaikan oleh Pemkab Gresik sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah berbasis kemandirian dan keadilan sosial ekonomi," tuturnya.
Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan
Menurutnya, KMP dirancang sebagai lembaga ekonomi desa yang dikelola secara gotong royong, demokratis, dan berbasis musyawarah desa.
Ia menekankan setelah terbentuk, koperasi bukan hanya wadah formal, tetapi merupakan alat perjuangan untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang berpihak pada masyarakat kecil, khususnya petani, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM.
"Koperasi ini milik masyarakat, dikelola oleh desa, dan kelurahan dan hadir untuk menjawab kebutuhan riil warga. Kalau sudah terbentuk, nanti akan bergerak dalam kegiatan ekonomi di desa seperti penyerapan gabah petani pasca panen dengan harga Rp 6.500 perkg, penyaluran dan penjualan LPG 3 kg, ada klinik dan apotik sederhana. Juga bisa menyediakan pupuk bersubsidi, untuk memutus mata rantai pendistribusian yang panjang sehingga diharapkan pupuk makin muda didapatkan petani, termasuk kalau sudah terbentuk bantuan sosial juga bisa ditangani koperasi," terangnya.
"Kita ingin koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkeadilan. Kita ingin desa-desa kita mandiri, tidak lagi tergantung pada sistem distribusi yang tidak berpihak,” imbuhnya.
Pemkab Gresik akan memulai pembentukan KMP dengan melakukan pendampingan kelembagaan dan penguatan manajemen koperasi di tiap Desa.
Selain itu, lanjut Bupati, Pemerintah juga akan menyiapkan regulasi yang mendukung serta memberikan insentif bagi desa-desa yang siap dan bersungguh-sungguh menjalankan program ini.
"Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, Pemkab Gresik berharap tercipta ekosistem ekonomi desa yang kuat, inklusif, dan mampu menjadi penopang utama pembangunan daerah dari bawah ke atas," harapnya.
Pendirian Sekolah Rakyat
Sementara untuk pendirian SR, Pemkab menyiapkan telah salah satu sekolah SMP di Desa Raci, Kecamatan Sidayu. Namun, finalnya masih menunggu tim survei dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI
"Hari ini Pak Wabup (Asluchul Alif) yang saya tugaskan ke Jakarta dengan Dispedik dan Dinas Sosial, serta Bappeda untuk presentasi dengan Kementerian terkait untuk pendirian SR. Insya Allah dalam waktu dekat, hari Sabtu Kemensos turun ke Gresik untuk melihat potensi yang ada di Sidayu," urai Bupati.
Ia berharap ada percepatan pendirian SR untuk keluarga kurang mampu dan bisa dibuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada bulan Juli.
"Kenapa? Kok bisa? Bisa, sebab kami di Dispendik telah melakukan grouping atau merger dua sekolah digabungkan jadi satu karena lokasinya berdekatan, kemudian sekolah yang lama tersebut kita gunakan SR SMP awal PPDB 2025," paparnya.
"Kita pakai infrastruktur lama ini karena pada tahun 2024 mendapatkan renovasi, artinya bangunanannya masih layak, masih bagus, tinggal sistem pendidikan SR SMP di Kabupaten Gresik agar bisa jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan keluarga tak mampu," pungkasnya. (hud/van)
