Wagub Jatim Emil Dardak saat memimpin rapat koordinasi penanganan Kali Lamong. Foto: Ist
Ia menambahkan, forum ini akan mengundang beberapa pihak, termasuk pengelola Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, BPBD, Dinas PU SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, agar penanganan banjir bisa dilakukan secara komprehensif.
Sedangkan Bupati Gresik menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam menangani banjir Kali Lamong, salah satunya normalisasi Kali Lamong sepanjang 48 km menggunakan APBD murni, serta pembangunan kolam retensi di Kecamatan Cerme.
Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah banjir secara tuntas, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
"Kami berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat turut serta dalam pembangunan kolam retensi di wilayah rentan banjir sepanjang Kali Lamong. Saat ini, anggaran APBN sebesar Rp100 miliar hanya mencakup sebagian kecil kebutuhan," tuturnya.
Sementara Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam mendukung forum ini dengan data dan perencanaan yang matang.
Sebagai langkah awal, BPBD Jatim telah memberikan dukungan berupa logistik dan peralatan darurat, termasuk dapur umum serta sembako bagi masyarakat terdampak.
Namun, solusi jangka panjang tetap menjadi prioritas utama, seperti pembangunan embung, kolam retensi, serta pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai.
"Melalui forum sinergitas ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dapat semakin erat, sehingga penanganan banjir di Jawa Timur bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan," kata Alif. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
