Empat Konsensus Dasar Terus Disosialisasikan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dimasukkannya Pancasila sebagai salah satu dari 4 pilar/4 konsensus dasar (Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) mendapat kritik dari salah satu peserta Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Gedung Pepabri Surabaya, Sabtu (12/9/2015).

“Pancasila dari dulu itu, adalah ideologi negara. Bukan pilar. Saya kok kurang setuju jika Pancasila dimasukkan sebagai salah satu pilar. Bangsa asing bisa melihat Indonesia itu dari ideologinya,” ujar salah satu peserta.

Menanggapi hal ini, salah satu nara sumber Guru Besar Komunikasi Unitomo Prof Sam Abede Pareno mengaku juga sepakat. Ia tak setuju Pancasila disejajarkan dengan pilar. “Mestinya ya dasar. Kenapa tidak Sumpah Pemuda saja yang dimasukkan?” ujar Sam, didampingi anggota MPR RI Fraksi Gerindra Ir H Bambang Haryo.

Masih terkait Pancasila, peserta sosialisasi lainnya Ny Iskandar menanyakan kemana hilangnya pelajaran Pancasila yang dulu diajarkan sejak SD hingga perguruan tinggi. “Dulu kita disuruh hafalan, ikuti penataran P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila). Kemana sekarang pelajaran Pancasila? Siapa yang bertanggungjawab?” tanya Ny Iskandar.

Menjawab hal itu, Bambang Haryo menyatakan bahwa yang semestinya bertanggungjawab adalah pemerintah. “Saat ini memang Pancasila tak diajarkan di sekolah, tidak seperti jaman orba dulu sehingga banyak warga Indonesia yang kini kurang faham. Makanya, melalui amanat UU 27/2009 pasal 5, anggota DPR/MPR diwajibkan melakukan sosialisasi 4 pilar. Dalam setahun, kami mengadakan 6 kali sosialisasi, dan kali ini yang kelima,” ujar Bambang yang juga setuju apabila Pancasila tak disamakan dengan pilar.

Harapan dari sosialisasi ini, warga Indonesia paham dan mengaplikasikan 4 pilar ini dalam kehidupan sehari-hari. Punya wawasan kebangsaan, berkarakter, etika moral budaya dan rasa kebangsaan. 

“Ini bagian dari revolusi mental, bagaimana membuat manusia Indonesia lebih modern. Saya sudah tekankan pemerintah untuk gencar menyosialisasikan ke masyarakat hingga pelosok dan batas wilayah. Jangan sosialisasi lewat internet meski anggarannya Rp 500 M. Wong 40 persen masyarakat Indonesia ini berpendidikan SD, dan 20 persennya tidak bisa membaca. Bagaimana mereka mau membuka internet,” tandas Bambang.
Ia yakin, jika semua anggota DPR/MPR menyosialisasikan 4 pilar ini, maka karakter bangsa akan kuat. Negara asingpun akan tidak mudah memecah belah NKRI.

Sampai kapan sosialisasi 4 pilar ini diperlukan? Bambang menjawab tidak ada batasnya. “Sosialisasi dibutuhkan sampai masyarakat benar-benar memahami dan mengamalkannya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin,” pungkas Bambang. (nis)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News