Bawaslu Jatim Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Kediri

Perempuan yang juga mantan Ketua Panwaslu Kota Mojokerto itu mempertanyakan, apabila dianggap politik uang yang dilarang dalam Undang-undang, apakah tidak menjadi anomali terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan, bagaimana Bawaslu dan jajarannya menyikapi hal ini.

Dijelaskan olehnya, meskipun ada pelaku politik uang tertangkap dan diproses oleh Bawaslu, bisa saja pelaku tidak bisa dijerat karena dalam proses tidak ada saksi yang mau hadir ke kantor Bawaslu untuk diperiksa.

Elsa mencontohkan kasus dugaan politik uang yang melibatkan pelawak kondang Eko Patrio. Pada Pemilu 2009 lalu, saat kampanye Eko ketahuan bagi-bagi uang. Akan tetapi ketika diproses di Panwaslu Kota Mojokerto, saksi yang ditemukan, tidak mau bersaksi. Selain itu, Panwas tidak berhasil menemukan barang buktinya.

"Karena tidak ada saksi dan barang bukti, maka kasus dugaan politik uang yang melibatkan Mas Eko Patrio tidak bisa diproses lebih lanjut dan Mas Eko Patrio akhirnya bisa melenggang ke Senayan," cetusnya.

Sedangkan terkait netralitas ASN, Elsa menyatakan ASN termasuk Kepala Desa, harus netral dalam Pilkada sesuai regulasi. Namun dalam praktik di lapangan, tidak sedikit ASN dan Kepala Desa yang secara diam-diam menjadi tim sukses dari salah satu calon.

"Maka menjadi tugas Bawaslu dan kita semua untuk mengawasi perilaku ASN dan Kepala Desa ini," katanya.

Ia menambahkan, fenomena ASN atau Kepala Desa menjadi Tim Sukses salah satu calon, meski secara diam-diam, sebenarnya bukan rahasia lagi.

"Kenapa? mereka melakukan hal yang sebenarnya dilarang itu? Menurut Elsa, ASN itu punya jalur birokrasi, ada kepatuhan kepada atasannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban dan ini mengangkut karir masa depannya. Kalau ketahuan (menjadi tim sukses), berarti ada yang mengintip. Itu namanya pelanggan hak asasi," pungkasnya. (uji/mar)