Desak Ketua LMDH Budi Daya Satak Mundur, Kantor Perhutani Kediri Didemo Warga

Sementara itu, sesuai menemui perwakilan warga, Wakil Administratur (ADM) Perhutani KPH Kediri, Hernawan, mengatakan, bahwa masyarakat (Desa Satak, Kecamatan Puncu) menyuarakan yang intinya ketidakpuasan dengan kepengurusan LMDH Budi Daya Satak.

Menurut Hernawan, kalau aksi demo di Kecamatan Puncu kemarin, masyarakat menuntut lahan garapan milik perhutani, dan itu sudah dipenuhi. Kalau sekarang masyarakat menuntut agar Eko Cahyono diturunkan dari kursi Ketua LMDH Budi Daya Satak dan itu bukan kewenangan Perhutani.

"Kami tegaskan bahwa Perhutani tidak bisa turut campur dalam rumah tangganya LMDH Budi Daya Satak. Urusan rumah tangga LMDH Budi Daya Satak, menjadi urusan anggotanya sendiri. Kalau Perhutani turut campur, nanti bisa dipersoalkan oleh pihak LMDH, kenapa Perhutani turut campur," katanya.

Ditambahkan Hernawan, bahwa LMDH yang anggotanya adalah petani-petani di Desa Satak, itu merupakan mitra Perhutani untuk mengelola lahan perhutani.

Kedepan, lanjutnya , petani selaku penggarap kawasan hutan, Perhutani akan bekerjasama dengan skema Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif dan itu bekerjasamanya tidak by HPD (Hutan Pangkuan Desa) tapi menggunakan by obyek.

"Dengan kejadian seperti saat ini, kedepan perlu ada evaluasi, masyarakat perlu diedukasi tentang kelembagaan. Jadi kelembagaan tidak sekedar menjadi anggota, ternyata mereka tidak mengetahui hak dan kewajiban, tidak tahu AD/ART Lembaga," harapnya.

Usai melakukan aksi demo di Kantor Perhutani KPH Kediri, aksi demo, mereka lanjutkan ke Kantor Pemkab Kediri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

Sebelumnya, kepada wartawan, Eko Cahyono sudah membantah telah mengingkari hasil mediasi yang dilakukan di Kantor Kecamatan Puncu, 1 November 2024. Bahkan sesuai kesepakatan, lanjut Eko, lahan perhutani tersebut langsung dibagikan besoknya (2 November 2024), walaupun tidak semuanya.

"Terkait pergantian Ketua LMDH Budi Daya Satak, kalau memang pergantian itu dikehendaki oleh warga atau anggota LMDH dan sudah sesuai AD/ART Lembaga, silahkan saja dilakukan," ucap Eko Cahyono. (uji/mar)