Senin, 21 Agustus 2017 07:53

Dewan Kota Mojokerto Kecam Proyek Liponsos Senilai Rp 1,1 Miliar, Diduga Salahi Aturan

Senin, 31 Agustus 2015 17:02 WIB
Dewan Kota Mojokerto Kecam Proyek Liponsos Senilai Rp 1,1 Miliar, Diduga Salahi Aturan
Pembangunan Liponsos Balongrawe Baru yang diduga menyalahi aturan. (foto: yudi eko purnomo/BANGSAONLINE)

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Sejumlah kontraktor yang menangani proyek pembangunan wisma Panti Jompo Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) di Lingkungan Balongrawe Baru, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto diduga melanggar aturan.

Rekanan yang tidak diketahui identitasnya ini tidak mematuhi prosedur kontrak dan melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (KIP) lantaran tidak memasang plang papan proyek.

Padahal, proyek senilai Rp 1.159.650.000 ini sudah berjalan sekitar tiga minggu. "(Proyek) Ini sudah tiga minggu," aku seorang kuli bangunan, Senin (31/8). Kuli yang enggan disebut jati dirinya ini mengaku tidak tahu persis siapa yang mempekerjakannya. Ia hanya tahu bahwa nama bosnya adalah Soni. "Pak Soni yang menyuruh," tandasnya.

Dari pantauan wartawan di lapangan, tercatat sebanyak delapan pekerja mendirikan panti werda di lokasi bekas ruang serba guna Liposos. Saat ini pekerjaan mereka memasuki tahapan menyelesaikan pondasi eks gedung hibah dari Pemprov Jatim. 

Dikonfirmasi soal ketiadaan papan proyek ini, Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto, Sri Mudjiwati menanggapi enteng. "Cuma papan proyek, gampang nanti saya pasang," cetusnya.

Dihubungi via handphonenya, mantan Dirut RSUD setempat itu mengaku telah memenuhi mekanisme lelang, termasuk lelang terbuka via Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). "Semuanya terbuka sesuai dengam aturan pelelangan yang berlaku," terangnya.

Di sisi lain, tidak dilaluinya aturan pemasangan papan proyek disesalkan anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja. Politisi Gerindra ini mengimbau agar dinas terkait bisa memberikan sanksi yang tegas kepada kontraktor nakal, apalagi jika himbauan yang diberikan seolah tidak mendapatkan respon baik dari para pengembang. Sebab, memasang informasi papan proyek merupakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 25/ 2009 tentang pelayanan publik.

"Jika Perpres tersebut jelas dilanggar berarti pembangunan yang dilakukan jelas melanggar. Pemerintah Kota Mojokerto juga tidak menjalankan regulasi yang ada. Hal ini merupakan cerminan yang buruk dalam pembangunan. Bahkan, bisa menimbulkan spekulasi jika terjadi penyelewengan pada pembangunan rehabilitasi sekolah ini. Jika memang pembangunan dilakukan sesuai dengan prosedur, kenapa papan plang proyek saja tidak dipasang,“ serunya. (yep/rvl )

Minggu, 20 Agustus 2017 00:29 WIB
Oleh: Dr. KHA Musta'in Syafi'ie MAg. . .   Jika pada cara al-hikmah, Rasulullah SAW lebih berorientasi pada dakwah bi al-hal atau perbuatan nyata sebagai jawaban, percontohan atau pembelajaran, sedangkan cara jidal (diskusi) lebih pada arg...
Sabtu, 19 Agustus 2017 17:11 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<...
Selasa, 15 Agustus 2017 11:55 WIB
MIAMI, BANGSAONLINE.com - Katie Price menuai kecaman karena dinilai melanggar hukum akibat aksinya telanjang di tempat umum. Saat itu ia tampil tanpa sehelai benang pun untuk pengambilan foto seksi di Miami Beach. Dia melakukan ini untuk pengambila...