SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyatakan penolakannya atas isu pergantian penjabat kepala desa di 11 Desa Kecamatan Kedungdung, Kamis (15/8/2024).
Penolakan itu dibuktikan dengan surat kesepakatan hasil audiensi di pendopo kecamatan yang ditandatangani oleh 11 ketua BPD, dan mengetahui Camat Kedungdung agar disampaikan kepada Pj Bupati Sampang.
BACA JUGA:
- Ditetapkan sebagai Paslon Terpilih, Sanusi-Latifah Siapkan 100 Miliar untuk Program Prioritas
- KPU Situbondo Kirim Surat Penetapan Paslon Terpilih ke DPRD, Mahbub: Siap Gelar Rapat Paripurna
- Sidang Gugatan Pilkada Gresik di MK, KPU Sudah Siapkan Jawaban
- Yani-Alif Tunjuk Enam Kuasa Hukum untuk Hadapi Sidang Gugatan di MK
Perwakilan dari masyarakat, Jakfar Shodiq, mengatakan bahwa Camat Kedungdung diduga tidak berpihak kepada masyarakat. Pasalnya, hasil audiensi sebelumnya tidak disampaikan kepada BPD.
“Sebelumnya beberapa BPD dari Desa Kecamatan Kedungdung meminta kepada Camat untuk membuka hasil evaluasi penjabat kepala desa, tetapi hal tersebut tidak digubris dengan alasan tidak tahu,” katanya.
Ia menuturkan, evaluasi Pj kepala desa sama sekali tidak melibatkan BPD. Padahal, hal tersebut sudah jelas diatur dalam peraturan bupati (Perbup).
“Tidak transparansi evaluasi ini tidak menutup kemungkinan dari dampak politik dan ada penekanan oknum tertentu. Tentunya hal ini jangan dibiarkan agar situasi di Desa tetap kondusif,” paparnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




