Kunjungan Komisi III DPRD Kota Mojokerto ke kantor disdikbud. Foto: YUDI EP/ BANGSAONLINE
KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Mojokerto dan PT Telkom akan menyediakan situs alternatif dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD dan SMP tahun 2024.
Penambahan aplikasi ini untuk mengantisipasi lonjakan traffic internet yang berujung pada leletnya situs selama masa pendaftaran sekolah tersebut.
"Kami sudah mengantisipasi lonjakan traffic internet selama PPDB nanti melalui penambahan situs ganda apabila terjadi down. Semua sudah kita koordinasikan dengan PT Telkom sebagai penyedia situs dan jaringan PPDB," jelas Plt. Kepala Disdikbud Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo, saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto, di aula kantor setempat, Kamis (21/03/2024).
Ruby berharap penyediaan aplikasi tambahan dan penambahan kapasitas jaringan internet mendatang dapat menjamin kelancaran akses internet selama PPDB.
"Kami berharap masyarakat tidak khawatir karena kita sudah melakukan sejumlah antisipasi dan persiapan," tandasnya.
Terkait dengan kemungkinan tidak terakomodirnya anak-anak di perbatasan, Ruby yang juga menjabat assisten perekonomian dan pembangunan, menepis kekhawatiran itu.
"Tidak perlu khawatir, karena semua warga kita yang tinggal di perbatasan telah tercover dengan zonasi. Jadi mereka aman bisa bersekolah sesuai dengan zonasinya," imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Sonny Basuki Rahardjo, menginginkan agar disdikbud menjamin pelaksanaan PPDB mendatang berlangsung aman dan lancar.
Mulai dari terjaganya akses internet, hingga tercovernya anak-anak di perbatasan dalam zonasi.
Politikus Golkar yang hadir bersama seluruh anggota komisi ini berharap disdikbud melipatgandakan jumlah sekolah inklusi di kota ini.
"Selama ini sekolah inklusi kan hanya dicover dua sekolah dasar saja, yakni SDN Mentikan dan SDN Wates. Kalau bisa dilipatgandakan jumlahnya, dari tengah, timur, hingga barat sebagai bagian dari azas pemerataan," katanya.
Untuk itu dia meminta agar disdikbud menyiapkan regulasi, infrastruktur, mulai guru hingga kelasnya.
Tidak hanya itu, Komisi III meminta disdikbud menerapkan aturan golden tiket untuk hafidz atau penghafal Alquran dan anak yatim sebagai prioritas dalam PPDB. (yep/rev)
