Dr KH Jamaluddin Maryajang. Foto: bangsaonline.com
”Bila pimpinan sidang menggunakan cara kotor ini maka sidang akan sulit dikendalikan,” katanya.
”Karena persidangan akan diambil alih oleh peserta mayoritas pemilik suara. Pemahaman tentang fakta hukum inilah yang membuat PWNU dan PCNU dapat menolak AHWA dan pertanggungjawaban PBNU,” tambahnya.
Ia kembali mengingatkan PBNU bahwa mandat delegasi daerah sah sebagai dasar bertindak atas nama ornganisasi. Selain itu, peserta Muktamar yaitu PWNU dan PCNU memegang hak suara.
”Hak suara bersifat praktis normatif, keabsahannya bukan pada argumentasi, tetapi pada tindakan subyektif. Selain itu ketetapan Muktamar AD/ART NU 2010 khususnya pasal 41 tidak mengatur AHWA,” katanya.
Ia lagi-lagi mengingatkan agar PBNU jangan tanya kop surat dan bantal stempel di arena Muktamar. ”Utusan adalah fakta hukum yang sah dan mengikat untuk bertindak atas nama organisasi,” katanya.
Ia perlu mengingatkan PBNU soal stempel dan kop surat karena didasari peristiwa lucu sewaktu acara Pra Muktamar NU di Makassar. Saat itu 10 PWNU menolak AHWA. Mereka menolak tidak hanya lewat lisan tapi juga menyerahkan penolakan AHWA secara tertulis kepada Slamet Effendi Yusuf sebagai pimpinan sidang dalam acara Pra Muktamar yang membahas soal AHWA. Ternyata Slamet Effendi Yusuf yang mantan ketua umum GP Ansor dan pengurus Golkar selam 21 tahun itu mempersoalkan stempel dan kop surat. Padahal substansi surat itu adalah penolakan terhadap AHWA. (tim)
Baca juga: Rais Syuriah Sulteng, Dr KH Jamaluddin Maryajang: PBNU Jangan Main Kotor
Baca juga: Pimpinan Sidang Munas Alim Ulama Ngaku Kaget 27 PWNU Menolak AHWA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
