SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur gagal meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran APBD 2014. Padahal sebelumnya, empat tahun berturut-turut predikat WTP berhasil diraih oleh Pemprov Jatim. Kegagalan itu akibat pengendalian kas dan belanja barang dan jasa Pemprov Jatim masih amburadul.
Itu sebabnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hanya memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap keuangan Pemprov Jatim di tahun 2014.
BACA JUGA:
Gubernur Jatim, Soekarwo menyatakan, walaupun yang diraih hanya predikat WDP, tapi secara kualitas jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Penyebab WDP hanya dikarenakan masalah administrasi yang belum tuntas. Sementara itu di sana juga tidak ditemukan adanya kerugian negara.
"Ada sejumlah SKPD yang terlambat dalam memberikan laporan administrasi, tapi tidak menimbulkan kerugian negara, yang pasti SKPD terkait akan memperbaiki apa saja permasalahan yang belum tuntas, Pokoknya berbagai rekomendasikan oleh BPK RI harus diselesaikan," tegas Soekarwo usai rapat paripurna, Kamis (18/6).
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar mengaku tidak terlalu kaget dengan perolehan opini WDP. Karena itu, pihaknya akan segera membentuk pantia kerja (panja) yang akan menelusuri titik masalah pengecualian tersebut, dengan waktu kerja selama 10 hari.
Dari dasar itulah kemudian akan dijadikan catatan untuk diserahkan ke Pemprov Jatim agar dilakukan perbaikan. Selanjutnya hasilnya diserahkan ke BPK RI guna memenuhi kekurangan laporan yang ada.
