LPJ 58 Desa Tahun 2021 Bermasalah, Komisi I DPRD Situbondo Panggil DPMD

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Komisi I DPRD melakukan rapat kerja (raker) dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) untuk menilai progres penanganan temuan hasil audit Inspektorat Situbondo pada 58 desa.

Ketua Komisi I, Hadi Prianto, menyatakan rapat kerja dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan ketat dewan terhadap mitra kerjanya atas tindak lanjut penanganan 58 desa bermasalah.

"Komisi I akan mengawal ketat tindak lanjut temuan inspektorat yerhadap 58 desa itu," kata Hadi pada awak media setelah raker di ruangan rapat komisi I, Jumat (06/01/2023).

Hadi menjelaskan temuan inspektorat terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) 58 desa tahun 2021 itu sedang on process hingga batas akhir tanggal 31 Januari 2023.

"Sebagian sudah ada yang menindaklajuti. Kami akan menunggu sampai batas akhir," imbuhnya.

Ia juga memberikan, penekanan kepada lima desa yang belum menyelesaikan realisasi dana desa (DD) triwulan terakhir tahun 2023.

"Ada lima desa belum menyerap DD triwulan akhir 2022," jelasnya.

Lima desa tersebut yaitu Desa Sumberanyar Kecamatan Mlandingan karena kekosongan kepala desa, Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar karena incumbent kalah, Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar karena triwulan dua belum selesai, sehingga triwulan tiga tidak bisa dicairkan. Serta Desa Kalianget Kecamatan Banyugluur karena kadesnya sudah 2 bulan tidak masuk.

Hadi meminta DPMD dan inspektorat untuk melakukan investigasi tarhadap desa-desa bermasalah tersebut.

Apabila sampai batas waktu masih ada yang belum menyelesaikan tindak lanjut temuan itu, ia menyerahkan masalah ini kepada APH.

Sementara itu kepala DPMD, Suriyanto, menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembinaan.

"Kami akan terus melakukan pembinaan. Kami menunggu sampai batas akhir. Apabila ada desa tetap nakal, itu urusan APH," katanya kepada BANGSAONLINE.com setalah raker di kantor DPRD. (sbi/ns)