SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Wakil ketua DPRD Situbondo, Abdurrahan, SH, ikut berkomentar soal kisruh dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ia mengajak Bupati dan DPRD Situbondo melakukan muhasabah (evaluasi diri) terkait kisruh dana program PEN yang telah membuat suhu politik di Situbondo panas itu.
“Kalau secara politik sah-sah saja, monggo gunakan hak politiknya. Tapi kita bicara dinamisasi DPRD, kita tidak ingin terjebak yang salah adalah bupati, DPRD benar. Jadi yang salah bupati dengan partai pengusungnya, yang benar partai yang bukan pengusung bupati. Menurut saya itu bodoh,” kata Abdurrahman kepada wartawan, Jumat (25/8/2022).
BACA JUGA:
- Polemik Wisata Karaoke di Eks Lokalisasi Gunung Sampan, Begini Respons Wakil Bupati dan Dewan
- Tak Cuma MUI, Anggota DPRD Jatim Ikut Tolak Rencana Pemkab Situbondo ke Eks Lokalisasi Gunung Sampan
- Eks Lokalisasi Gunung Sampan Situbondo Diubah Jadi Wisata Karaoke
- Pro-Kontra Wisata Karaoke di Gunung Sampan: MUI Menolak, NU Akomodatif
Wakil Ketua DPC PPP Situbondo itu membantah DPRD tak dilibatkan soal PEN.
“Itu tidak benar. Ketika uangnya masuk APBD tentu dibahas bersama dengan DPRD. Ketika 126 titik kegiatan masuk APBD, dibahas sejak KUA PPAS hingga ditandatangani APBDnya, gak mungkin lah DPRD tidak tahu. Ketika ada anggota Dewan teriak tidak diajak berunding, justru itu kan menjadi pertanyaaan saya,” kata Abdurrahman
Menurut dia, DPRD diundang Pemkab Situbondo untuk membahas dana PEN. “DPRD telah diundang oleh Pemkab bersama dengan Forkopimda, semuanya hadir. Ada pak Kapolres, pak Dandim, saya hadir diperintah ketua Dewan yang berhalangan saat itu pada video conference penandatanganan MOU pinjaman dana PEN antara Pemkab dan PT SMI bertempat di Intelegence Room lantai II kantor Pemkab,” ungkap Abdurrahman
Ketika ditanya mengapa MOU itu tidak diserahkan kepada DPRD hingga saat ini. Ia berdalih soal miskomunikasi saja.
“Tidak diberikan itu persoalan komunikasi saja, tingggal duduk bersama. Toh tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada DPRD,” kata Abdurrahman