Gubernur Khofifah Siapkan Solusi Permanen Strategis untuk Selesaikan Konflik di Jember-Banyuwangi

Gubernur Khofifah Siapkan Solusi Permanen Strategis untuk Selesaikan Konflik di Jember-Banyuwangi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelesaian Konflik di Jember-Banyuwangi.

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Indar Parawansa, dengan sigap turun langsung serta mengawal penyelesaian konflik yang terjadi antara warga Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember dengan warga Desa Banyuanyar,  Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Secara khusus, menggelar Rapat Koordinasi Penyelesaian Konflik Kerusuhan di Pendopo Kabupaten Jember, Senin (8/8/2022).

Agenda tersebut dihadiri Forkopimda dari Jember dan Banyuwangi, forkopimcam, serta kepala desa di dua kabupaten. Kegiatan ini untuk memediasi dan mencari solusi akibat disharmoni masyarakat yang ada di sana, gubernur juga telah mengirim utusan untuk hadir pada pertemuan silaturahmi antar dua kelompok masyarakat guna menindaklanjuti rakor tersebut, pada Selasa (9/8/2022).

Dalam pertemuan ini kembali dihadiri Forkopimda dua daerah bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat, sementara perwakilan dari Pemprov Jatim dihadiri Kepala Bakorwil Jember dan Kepala Dinas Kehutanan Prov Jatim. Acara itu juga mengundang perwakilan 30 warga Desa Mulyorejo dan 20 warga Banyuanyar.

"Alhamdulillah dari silaturahmi tersebut telah ada kesepahaman. Kedua belah pihak telah sepakat untuk saling menjaga kondusivitas wilayah, dan kedua belah pihak juga sepaham bahwa ke depan musyawarah mufakat akan dikedepankan dalam menyelesaikan masalah," kata Gubernur , Rabu (10/8/2022).

Dalam forum itu juga telah menghasilkan kesepahaman, di mana ketahanan wilayah dan sinergi antar kedua belah pihak harus diperkuat. Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memempercayakan seluruh penyelesaian permasalahan hukum yang ada pada pihak yang berwajib.

"Saya berharap kesepahaman ini akan menjadi pondasi yang kuat bagi semua pihak. Sehingga disharmoni yang sempat terjadi tidak lagi terulang di waktu mendatang," ucap .

Gubernur menjelaskan, pihaknya telah merumuskan solusi permanen dan strategis atas permasalahan yang menjadi pemicu konflik yaitu terkait kepemilikan kebun kopi. Secara tegas, meminta Kepala Perhutani Jember untuk mempersiapkan data terkait status kepemilikan lahan dan kepemilikan kebun kopi.

Menurut dia, penegasan status lahan oleh Perhutani itu dianggap sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan pemahaman kepada warga di kedua wilayah tersebut. menilai, area hutan yang sudah ditanami kopi saat ini di Desa Mulyorejo bisa diusulkan sebagai kawasan yang masuk kategori perhutanan sosial, sembari menunggu proses pengajuan perhutanan sosial di KLHK.

"Dinas Kehutanan Jawa Timur saya minta segera kordinasi teknis dengan KPH Jember agar melakukan pendataan by name by addres by lahan dan segera dibuatkan perjanjian kerjasama untuk menjamin kepastian hubungan antara petani dengan perum Perhutani mengingat saat ini belum perhutanan sosial sambil proses pengajuan perhutanan sosial diajukan ke Kementerian KLHK," urai .

Dengan demikian, manfaat yang besar serta kepastian hukum akan ada untuk masyarakat pengguna lahan, terlebih tahun ini Jatim mendapatkan kuota sebanyak 500.000 hektare kawasan perhutanan untuk bisa dimanfaatkan bagi perhutanan sosial. Sehingga, gubernur meyakini solusi itu akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, baik warga di Jember maupun Banyuwangi.

"Karena akar masalahnya ternyata adalah kepemilikan kebun kopi. Yang sering terjadi konflik kepentingan ketika panen kopi, terdapat warga yang tidak mengelola kebun ikut memanen hasil kebun kopi," tuturnya.

Simak berita selengkapnya ...