Halim Iskandar
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dominasi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam panitia daerah Muktamar NU ke-33 menjadi sorotan banyak pihak. Terkait hal itu, Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar menilai dominan kader PKB dalam kepanitian Muktamar adalah suatu hal yang wajar. Pasalnya, PKB adalah satu-satunya partai yang dilahirkan dari rahim NU, karena itu bisa dibilang PKB ini adalah anak kandung NU.
Menurut politisi yang akrab disapa Gus Halim itu, tidak ada salahnya PKB ingin membesarkan dan mensukseskan Muktamar NU. Apalagi ini perhelatannya di Jawa Timur yang merupakan basis Nahdliyin dan notabene juga basis PKB.
"Jadi wajarlah kalau kader PKB banyak duduk di kepengurusan Muktamar. Tidak ada yang istimewa, ini bentuk pengabdian PKB terhadap NU yang telah melahirkan PKB,” tutur Ketua DPRD Jatim itu, Selasa (21/4).
Halim juga menyikapi soal pro dan kontra terkait anggaran yang diambilkan dari APBD Jatim sebesar Rp 4,9 miliar. Menurut orang nomor satu di DPRD Jatim itu, sesuai aturan setiap organisasi kemasyarakatan (ormas) mendapatkan bantuan berupa dana hibah. Dan semua bantuan itu pasti diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga jelas pertanggungjawabannya.
Politisi berlatar pendidik ini justru menganggap dana bantuan APBD Rp 4,9 miliar tidaklah sebanding dengan jumlah peserta Muktamar yang total mencapai 50 ribu orang dan secara nasional jumlah warga nadliyin mencapai 80 juta. Begitupula dengan dipilihnya empat ponpes dalam pelaksanaan Muktamar, dikarenakan empat ponpes tersebut dipimpin para kiai besar yang notabene yang melahirkan NU.
"Jujur dana Rp 4,9 miliar sangat kecil dibanding dengan jumlah peserta muktamar yang mencapai 50 ribu orang dan jumlah warga nahdliyin sekitar 80 juta orang se-Indonesia. Apalagi panitia menanggung biaya transportasi, akomodasi serta konsumsi, bisa dibayangkan berapa anggaran yang dibutuhkan, tentunya mencapai ratusan miliar. Panitia akan berusaha memenuhi kebutuhan dana yang besar itu,” tandas kakak kandung Cak Imin itu.
Soal dipilihnya empat ponpes Halim menjelaskan karena empat tempat itu ada sejarahnya, dimana seperti KH. Bisri Sjamsuri dari Denanyar, KH. Hasjim Asy’ari, Tebuireng, KH. Romli Tamim, Peterongan serta KH. Wahab Chasbullah dari Tambak Beras merupakan kiai besar yang juga pendiri NU.
Atau paling tidak ada sebuah napak tilas bagi warga nahdliyin yang belum tahu empat ponpes tersebut. “Muktamar ke-33 ini tidak hanya memilih pemimpin NU untuk lima tahun ke depan. Tapi juga napak tilas sejarah NU yang diinisiasi oleh empat kiai dari 4 pondok besar tersebut,” urai pria berkaca mata tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
