Selasa, 26 Mei 2020 13:07

DPRD Gresik Siap Gelar LPJ Bupati Terakhir Masa Pemerintahan

Senin, 13 April 2015 23:20 WIB
Editor: Nisa/Revol
Wartawan: Syuhud

GRESIK (BANGSAONLINE.com) - DPRD Gresik akan membentuk tim Pansus (panitia khusus) untuk membahas LPJ (laporan pertangungjawaban) Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, baik APBD maupun pemerintahan.

“Berdasarkan jadwal, DPRD pada 20 April 2015, sudah mulai membahas LPJ Bupati,” kata Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib.

“Kami akan bekerja ekstra maraton, karena pembahasan LPJ ini membutuhkan waktu cukup untuk meneliti satu persatu, item peritem penggunaan keuangan dan tugas-tugas Bupati selama menjabat,” tutur politisi senior PPP asal Kecamatan Menganti ini.

LPJ kali ini, DPRD Gresik tidak memiliki otoritas untuk menolak. Sebab, LPJ bupati tersebut sifatnya hanya progres report (laporan program). Karena itu, tidak ada hak tolak maupun terima bagi DPRD terhadap LPJ tersebut. Hal ini mengacu amanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juncto UU Nomor 12 tahun 2008, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemda (pemerintah daerah), dan PP (peraturan pemerintah) Nomor 03 Tahun 2007, tentang LPPD (laporan penyelenggara pemerintahan daerah).

“Kami selaku anggota dan pimpinan DPRD hanya bisa memberikan catatan dan kritik yang sifatnya membangun (kritik konstruktif) agar bupati lakukan perbaikan terhadap pemerintahan yang dipimpinnya,” jelasnya.

Nur Qolib mengakui, LPPD terhadap penggunaan APBD setiap tahunnya terus mengalami perbaikan. Hal ini tidak terlepas dari kritik konstruktif yang dilakukan DPRD yang ditindaklanjuti Bupati-Wabup, Sambari Halim Radianto-Moch Qosim. Terlebih ktitik tajam para wakil rakyat untuk mensuport kinerja para kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

“Bagus, setiap tahun pengelolaan APBD terus mengalami perbaikan, terutama program pemerintah,” terang Sekretaris DPC PPP Gresik ini.

Namun demikian, lanjut Nur Qolib, DPRD Gresik merasa masih banyak diketemukan beberapa fenomena penting yang akan disampaikan agar ditindaklanjuti oleh Bupati selaku penyelenggara pemerintah dan bawahannya. Catatan itu di antaranya, DPRD akan mendesak Bupati agar jelang pensiun per27 September 2015, lakukan percepatan terhadap penanganan pengangguran, dan angka kemiskinan.

Saat ini, kata Nur Qolib berdasarkan data yang masuk di DPRD Gresik, di Gresik pada tahun 2015 angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi, meski cenderung terus menurun. Pengangguran masih di kisaran 17.000 lebih. “Bupati harus terus lakukan terobosan dan inovasi cerdas untuk mengurangi angka pengangguran maupun kemiskinan di Kabupaten Gresik. Sebab, 2 hal itu merupakan salah satu parameter keberhasilan pemerintahan,” katanya.

Selain itu, sektor lain yang akan menjadi agenda DPRD untuk dikritisi dalam LPJ Bupati nanti adalah, program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seperti masih banyaknya proyek fisik dengan anggaran ratusan miliar yang belum tuntas dikerjakan.

Untuk sektor pendidikan terus mengalami perbaikan, meski masih ada riak-riak kecil yang mengeluhkan model pendidikan di Kabupaten Gresik, seperti masih munculnya berbagai macam tarikan ilegal di beberapa sekolah.

Sementara di sektor kesehatan, juga terus mengalami peningkatan pelayanan cukup signifikan. Terlebih, pascaadanya program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Dimana, masyarakat sudah bisa mengakses maupun meminta pelayanan kesehatan, baik di tingkat desa seperti Ponkesdes, Pustu maupun tingkat kecamatan seperti Puskesmas. “Sudah sangat bagus, tapi tetap harus ditingkatkan model pelayanannya,” pintanya.

Untuk sektor kinerja di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Nur Qolib mengakui mengalami kemajuan cukup signifikan. Meski dia mengakui masih ada beberapa kepala SKPD yang belum bisa menjalankan tugas dengan baik.

Fenomena tersebut tambah Nur Qolib, juga pernah dijumpai oleh tim pansus LPJ APBD maupun LPJ pemerintahan pada tahun sebelumnya. Dimana, dalam klarifikasi penggunaan APBD antara pansus (panitia khusus) DPRD Gresik, dan eksekutif Pemkab Gresik, banyak kepala SKPD yang tidak bisa mejawab pertanyaan tim pansus.

“Kami berharap hal tersebut jangan kembali terulang. Karena mereka itu adalah pejabat sebagai pelayan publik yang dianggap mumpuni dan pintar,” pungkasnya.

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Rabu, 11 Maret 2020 22:53 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keindahan alam di Jawa Timur adalah potensi wisata yang luar biasa. Salah satunya, Taman Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa datang langsung ke ikon wisata di...
Sabtu, 23 Mei 2020 12:36 WIB
Oleh: Firman Syah AliSaat ini gelar Habib sedang populer di Indonesia karena beberapa peristiwa. Diantaranya Insiden Habib Umar Abdullah Assegaf Bangil dengan mobil sedan mewah Nopol N 1 B diduga melanggar peraturan pemerintah tentang pembatasan sosi...
Sabtu, 23 Mei 2020 23:28 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*21. Unzhur kayfa fadhdhalnaa ba’dhahum ‘alaa ba’dhin walal-aakhiratu akbaru darajaatin wa-akbaru tafdhiilaanPerhatikanlah bagaimana Kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian (yang lain). Dan kehidupan ...
Rabu, 13 Mei 2020 11:23 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <&...