Kolase foto Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir, dan Ketua KWG.
Selain kemiskinan, reformasi birokrasi juga menjadi fokus tematik dalam studi banding. Hal ini difokuskan pada percepatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan yang didasarkan pada etos kerja dan profesionalisme birokrasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik, Moh Abdul Qodir, mengungkapkan betapa pentingnya penataan birokrasi agar tertata sesuai kompetensi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik diminta bergerak cepat menata birokrasi sesuai perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, apalagi pejabat eselon IV bakal difungsionalkan sesuai peraturan Menteri PANRB No. 28/2019, tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
"Karena sebaik apapun program dan perencanaan pembangunan daerah, jika output dan outcomenya tidak bisa diukur, maka indikator kinerja birokrasinya tidak akan baik. Karena itu, perlu pengukuran input, output dan outcomenya agar kinerja birokrasi bisa menjadi baik," kata Qodir.
"Ini sudah menjadi dasar langkah strategis pemerintah pusat untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya akselerasi layanan publik. Ini tantangan sudah di depan mata, maka Pemkab Gresik dituntut untuk banyak melakukan penataan kedepannya," urai Qodir.
Ia menambahkan, dipilhnya Banyuwangi sebagai objek studi karena daerah tersebut merupakan salah satu kabupaten paling inovatif di Indonesia. Nilai kepatuhan pelayanan publik di Banyuwangi masuk 10 besar dari 416 kabupaten se-Indonesia dan hingga 2021 masih menempati peringkat pertama kategori kabupaten paling inovatif di Indonesia dalam penilaian Kemendagri.
"Karena kami lihat kabupaten yang ada di Jawa Timur, menurut saya baru Banyuwangi yang paling berhasil melakukan penataan birokrasinya. Apalagi baru-baru ini, Banyuwangi telah meraih nilai tertinggi kepatuhan pelayanan publik se-Jawa Timur, dengan nilai 96,75 (dari skala 81-100) dari Ombudsman RI," ucap Qodir. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
