Topik # pengelolaan-sma

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang merupakan dana program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) di Provinsi Jawa Timur tahap tiga bulan pertama semester 2 telah cair.Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa dana BPOPP TisTas tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing sekolah. Kh... Baca Selanjutnya

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hartoyo berharap bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diberikan Pemprov kepada sekolah swasta di Jawa Timur bisa mengurangi kecemburuan sosial kepada sekolah negeri. Pasalnya, pada tahun 2019, Pemprov Jatim juga akan memberlakukan kebijakan SPP gratis bagi SMA/SMK di Jatim."Kalau masala... Baca Selanjutnya

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno punya rencana kebijakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendukung penuh rencana kandidat nomor 2 Pilkada Jawa Timur tersebut.Puti Guntur mengemukakan itu dalam pertemuan dengan warga di kampung M... Baca Selanjutnya

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Indonesian Civil Rights Watch (ICRW) mendesak Gubernur Jawa Timur membebaskan biaya pendidikan SMA/SMK. Caranya, mengambil inisiatif dengan membuat payung hukum bagi kabupaten/kota yang berkeinginan memberikan bantuan dana bagi SMA/SMK di Jawa Timur serta menertibkan pungutan liar di lingkungan pendidikan yang memberatkan or... Baca Selanjutnya

KOTA BLITAR, BANGSAONLINE.com - Harapan Pemkot Blitar mengelola kembali sekolah tingkat SMA dan SMK akhirnya terjawab. Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak judicial review pemerintah Kota Blitar terkait pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) oleh Pemkot, Rabu (19/07) lalu.Menanggapi hal itu Pemkot Blitar melalui Wakil Wali Kota Blitar Santoso me... Baca Selanjutnya

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Belum adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Pemkot Surabaya dan Pemkot Blitar tentang pengelolaan SMA dan SMK oleh Pemerintah Provinsi, mendapatkan reaksi dari Dewan Pendidikan Kota Kediri.Mereka membuat petisi agar MK segera meberikan putusan untuk mengembalikan pengelolaan SMA dan SMK kembali ke pemerin... Baca Selanjutnya

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPRD Jawa Timur menyayangkan adanya siswa yang putus sekolah di Surabaya. Anggota dewan menilai seharusnya Pemerintah Kota Surabaya turut membantu dalam pembiayaan. Terlebih Menteri Dalam Negeri telah memperbolehkan adanya dana hibah terkait bantuan langsung ke sekolah. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Dai’m mengatakan, seh... Baca Selanjutnya

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Siswa SMA/SMK yang berasal dari keluarga miskin di Surabaya akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Pemkot Surabaya. Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana, Jumat (3/3) mengatakan, bantuan tersebut akan dianggarkan melalui MPAK (Mendahului Perubahan APBD). Prosesnya, wali kota mengirimkan surat pengajuan biaya pendi... Baca Selanjutnya

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemberlakuan UU No 23 Tahun 2014 berimplikasi pada peralihan pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Terkait hal itu, DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa pengalihan sekolah SMA/SMK ke Provinsi diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang merata dan adil di Kabupaten/kota. "Saya berharap kepada... Baca Selanjutnya

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Upaya Pemkot Surabaya ingin tetap membantu siswa SMA-SMK di Surabaya, terutama yang berlatar belakang keluarga miskin kandas. Karena belakangan diperoleh kabar jika pintu koordinasi dengan Pemrov Jatim telah tertutup.Terkait kondisi ini, Whisnu Sakti Buana Wakil Wali Kota Surabaya mengaku sangat sedih sekaligus prihatin, karena d... Baca Selanjutnya