SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, Achmad Amir Aslichin siap mengawal kebijakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis bagi seluruh siswa SMA/SMK Negeri di Jawa Timur.
Kebijakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tersebut dinilai bisa membantu masyarakat, terutama yang miskin di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
BACA JUGA:
- Geger! Sales Kopi Tanpa Merek Asal Surabaya Tewas Mendadak di Depan Rumah Warga Sidoarjo
- Kasus Penusukan Ayah Tiri ke Anaknya di Sidoarjo, Berawal dari Bercanda
- Odong-odong yang Tercebur ke Sungai, Polresta Sidoarjo Tetapkan Sopir Jadi Tersangka
- Siswa SD Asal Sidoarjo Harumkan Nama Indonesia dalam Ajang World Choir Games di Korea Selatan
Menurut Achmad Amir Aslichin, segala bentuk pungutan terhadap peserta didik baru sangat dilarang. Apalagi pungutan itu memberatkan siswa dan wali murid. Dirinya siap menerima dan menampung keluhan wali murid yang dipaksa membayar SPP saat tahun ajaran baru 2020/2021 ini.
“Kita siap mengawal program SPP gratis yang sudah berjalan sejak 2019 lalu itu,” kata Mas Iin, panggilan karib Achmad Amir Aslichin, Jumat (10/7).
Politisi yang juga menjadi Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo ini mengungkapkan, penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan dana APBD Provinsi Jatim dalam bentuk BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) tahun anggaran 2020 harus dioptimalkan.
Sehingga tidak ada lagi pungutan SPP yang dibebankan pada siswa. “Kita harus bisa menekan angka putus sekolah karena masalah biaya,” ucap mantan Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo itu.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Jatim juga harus intens menjalin komunikasi dengan SMA/SMK Negeri di Jatim. Harapannya, tidak ada sekolah yang nekat menarik SPP pada siswanya. Jika masih dilakukan, tindakan tegas dan sanksi harus dilakukan.