Sinergi BUMN itu dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pertamina Rosneft dengan PT PLN (Persero) terkait rencana kajian bersama dalam penyediaan listrik untuk kebutuhan proyek GRR Tuban.
“Fase konstruksi ditargetkan akan dimulai pada triwulan ketiga tahun 2023, diperkirakan kebutuhan listrik GRR Tuban sebesar 20 megawatt. Sedangkan untuk tahapan commissioning start-up utility kebutuhan listrik dapat mencapai 50 megawatt,” ungkap Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Djoko Priyono.
Ia mengatakan, konfigurasi Kilang Pertamina Rosneft memerlukan pasokan listrik yang handal dan tanpa terputusnya demi kepastian jaminan operasional.
"Berhentinya operasi kilang dalam 1 hari sama dengan hilangnya potensi revenue sebesar USD 34 juta (setara dengan Rp 480 miliar), sehingga dibutuhkan jaminan suplai energi listrik terus menerus yang handal dengan zero total failure," kata Djoko.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengungkapkan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Pertamina Rosneft kepada PLN dalam hal penyediaan kebutuhan listrik.
"Nota kesepahaman ini akan berlaku selama satu tahun dan hasil kajian bersama ini akan dituangkan dalam kerja sama penyediaan listrik GRR Tuban dalam format Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik," jelasnya.
Pada tahap operasi, kebutuhan listrik secara total untuk kondisi normal mencapai 678 megawatt. Kebutuhan itu akan dipasok melalui konfigurasi kombinasi suplai self-power generation dari kilang GRR Tuban, serta electrical power grid dari PLN yang direncanakan 500 megawatt.
Dengan dukungan dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan juga PLN, diharapkan realisasi dan eksekusi proyek GRR Tuban dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target, yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dalam pemenuhan BBM maupun pemenuhan produk petrokimia. (gun/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
