Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara (baju putih) sedang menemui para sopir logistik.
Darmawan, Ketua Gapiber membenarkan bahwa permintaan dan harapan para sopir sederhana, yaitu mereka yang sudah mendapatkan vaksin bisa menyeberang ke Bali dan Mataram tanpa rapid test antigen atau swab PCR.
Menurut dia, kebijakan yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan selama ini dinilai tumpah tindih dan inkonsisten. Karena masa berlaku rapid test sekitar 2-3 hari. Apabila sopir diberi dispensasi sampai dengan 7 hari, sebenarnya merupakan bentuk pelanggaran. Belum lagi instansi yang berhak menentukan batas waktunya juga tidak jelas.
“Satu sisi para sopir dituntut untuk mendukung keberhasilan vaksinasi. Sisi yang lain kapan pemberlakuan PPKM berakhir tidak jelas. Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan para sopir logistik mendapatkan banyak kendala di lapangan,” jelas Darmawan.
Fajar Hidayat, salah seorang driver yang lain menyampaikan apabila jatah atau kuota rapid tes untuk mereka habis kemungkinan akan terjadi gejolak lagi. Sebab informasinya saat ini stok rapid test gratis di ASDP jumlahnya sudah menipis.
“Apabila kuota rapid gratis untuk sopir logistik habis, kami pasti akan sambat lagi ke anggota dewan. Apabila tidak mendapatkan tanggapan positif, tidak menutup kemungkinan akan melakukan tuntutan dengan cara kami dengan memarkir kendaraan di jalanan atau di kawasan pelabuhan,” tegas Fajar. (hei/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
