DPC Abpednas Gresik saat menggelar rakor. (foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE)
"Agar tidak menjadi kebingungan di kalangan BPD, pertemuan hari ini harus bisa mengerucut menjadi sebuah keputusan yang jelas dan tegas dalam menyikapi bimtek yang akan dilaksanakan AKD tanggal 29 Maret 2021 nanti," terangnya.
Suyanto menambahkan, bimtek atau peningkatan kapasitas aparatur desa yang dikemas model apa pun namanya, adalah hak seluruh pemerintahan desa, bukan hanya kades, sekdes, dan ketua BPD. Sedangkan yang punya kompetensi menggunakan anggaran tersebut adalah pemerintah daerah apabila anggaran tersebut bersumber dari APBD, dan pemerintah desa apabila anggaran tersebut bersumber dari APBDes. Karena hal itu sudah sesuai peraturan perda yang ada.
"Sebagai BPD, kewenangan dan fungsi kami adalah mengawasi, merumuskan, dan menyetujui realisasi anggaran APBDes. Oleh sebab itu, menurut saya kami harus melarang kalau menggunakan anggaran APBDes, kecuali menggunakan anggaran pribadi. Karena dengan melihat mekanisme yang tidak jelas dan yang seharusnya sebagai penyelenggara adalah dari pemda atau pemdes," ujar Suyanto yang juga BPD Kecamatan Dukun tersebut.
Perlu diketahui, dalam rakor yang berlangsung selama hampir 3 jam tersebut menghasilkan 4 rekomendasi. Pertama, menolak bimtek yang dilaksanakan oleh Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik selaku penyelenggara dengan menggunakan dana APBDes.
Kedua, mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan upaya hukum lainnya, apabila kegiatan bimtek sebagaimana poin (1) tetap dilaksanakan.
Ketiga, mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik menyelenggarakan bimtek dengan menyertakan seluruh anggota BPD se-Kabupaten Gresik dengan menggunakan anggaran APBD kabupaten.
Keempat, mendorong pemerintah desa se-Kabupaten Gresik menyelenggarakan bimtek dengan menyertakan seluruh anggota BPD se-Kabupaten Gresik di desa masing-masing dengan menggunakan anggaran APBDes. (hud/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
