Artha Hanif berharap pemerintah, melalui Satgas Covid-19 dapat meninjau ulang kebijakan karantina tersebut. Ia juga berharap, para calon jamaah haji yang sudah memiliki jadwal keberangkatan tahun 2021, yang daftarnya sudah ada di Kementerian Agama, mendapat prioritas vaksin.
Dalam pertemuan tersebut, pengurus Forum Sathu Firman Candra juga sempat mengungkap adanya dugaan pengelolaan dana optimalisasi haji khusus yang dirasa kurang transparan.
“Kami travel haji dan umroh tidak mendapat stimulus pemulihan ekonomi, bahkan dana pembinaan juga tidak kami ketahui dengan jelas, bagaimana dan untuk apa,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Dana Optimalisasi Haji Khusus tersebut berada di bawah pengelolaan Direktur Bina Umroh dan Haji Kementerian Agama Republik Indonesia.
Menanggapi hal itu, Ketua Komite III Sylviana Murni menyampaikan kepada Ketua DPD RI untuk secepatnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kementerian terkait. “Khusus tentang kebijakan karantina, kami akan eksplorasi lebih dalam dengan Pak Doni Monardo, selaku ketua gugus tugas Covid,” imbuh Sylviana Murni.
LaNyalla juga bersedia secara khusus untuk mengundang Menteri Airlangga Hartarto dan Menteri Agama Yaqut Cholil, terkait penyusunan RPP UU Cipta Kerja. “Nanti saya akan agendakan untuk mengundang Pak Airlangga dan Pak Yaqut. Jadi ketemu semua,” pungkas LaNyalla. (par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News