Komisi B ketika dialog dengan dua SKPD yang membidangi UMKM di Kota Probolinggo. (andi/BangsaOnline.com)
Senada, H. Yusuf Susanto juga menekankan agar Pemkot serius mengembangkan sektor UMKM. Dengan cara, mencari produk unggulan sesuai dengan icon Kota, sehingga produk yang dihasilkan berkelanjutan.
"Cari UMKM yang baik. Pertama tidak terlalu banyak, pastikan sesuai dengan icon Kota. Saat ini pembinaan ada, tetapi kelanjutannya yang tidak pernah ada. Ini yang harus terus diterus ditata ulang," ujar H. Santo.
Menanggapi hal itu, Kabid Diskopindag Yoyok mengaku jika kendala yang ada terkait keberadaan UMKM yakni terkait legalitas Produk. Apalagi, selama ini legalitas halal dari MUI dan SNI memerlukan biaya mahal.
"SNI untuk produk garam berbiaya 7 juta, Air minum berbiaya 15-25 juta. Saat ini, pembinaan kita hanya soal legalitasnya dulu," terang dia.
Staf Bagian Perekonomian, Soekarno menambahkan jika saat ini pihak Pemkot punya rencana untuk meningkatkan mutu UMKM. Untuk itu telah melaksanakan 600 pelaku usaha dalam tiap tahunnya.
"Dalam rangka sinergi pasar modern saat ini harus dibutuhkan hal-hal pendukung seperti kantor, ruangan teknologi harus standart dan pekerjanya harus memenuhi syarat. Kita juga bakal menggaet para travel untuk mempromosikan produk unggulan. Ini yang akan kita coba kedepan," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
