Acara Penilaian dan Verifikasi Data dalam rangka Penguatan dan Pendampingan Pendataan Keluarga 2021 di Kabupaten Madiun.
MADIUN, BANGSAONLINE.com - Pendataan Keluarga (PK) di Jawa Timur dilaksanakan setiap lima tahun sekali, dan terakhir dilakukan pada tahun 2015. Mestinya pendataan itu dilaksanakan lagi pada tahun 2020. Namun karena pada tahun tersebut terjadi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), maka pelaksanaannya diundur tahun berikutnya, tepatnya bulan April-Mei 2021.
Pendataan keluarga bertujuan untuk mendapatkan data basis program keluarga berencana, khususnya data basis individu keluarga by name by address. Poin-poin yang didata meliputi indikator Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
BACA JUGA:
- Semarakkan Acara Babe, Disdagkopum Madiun Gelar Sembako Murah dan Bazar UMKM di Desa Bodag
- Kontraktor Keluhkan Pembayaran Proyek PT INKA Madiun Belum Lunas, Tersisa Rp100 Juta
- 513 Rumah Warga Madiun Dapat Sambungan Listrik Gratis dari Program BPBL Seruni KMP Bidang IV
- Autodebit JKN Jadi Solusi Praktis Jaga Kepesertaan Tetap Aktif
Puji Hayuningsih, Penanggung Jawab Data dan Informasi BKKBN Jawa Timur pada Penilaian dan Verifikasi Data dalam rangka Penguatan dan Pendampingan Pendataan Keluarga 2021 di Kabupaten Madiun mengatakan, untuk mendukung keberhasilan pendataan keluarga pada tahun 2021 nanti, pihaknya mulai tahun 2020 telah melakukan berbagai persiapan.
Antara lain melakukan penguatan di kabupaten/kota, merapikan master wilayah, pemetaan metode pengumpulan data dan sumber daya manusia yang terlibat.
“Langkah-langkah yang ingin dicapai di 2021 tentunya kita di 2020 ini melakukan penguatan-penguatan di kabupaten/kota, melakukan perapian master wilayah, kemudian pemetaan, metode pengumpulan data, kemudian juga pemetaan SDM yang nantinya akan terlibat di PK 2021,” kata Puji, Kamis (10/12/2020).
Tenaga pendata untuk PK 2021 nanti berasal dari kader-kader PPKBD (Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD yang ada di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.
Menurut Puji, kendala-kendala yang mungkin dihadapi selama PK 2021 nanti lebih banyak dari sisi teknis, terutama perapihan master wilayah. Alasannya, pada tahap itu perlu waktu lebih lama karena harus mengumpulkan data dari bawah dan validasinya dilakukan secara berjenjang.
“Perapihan master wilayah, jumlah KK, kode wilayah sampai level RT. Proses itu waktunya butuh lebih panjang karena harus mengumpulkan dari bawah. Dan validasinya juga berjenjang dari level RT sampai dengan level bawah,” katanya.
Diharapkan, masyarakat merespons baik pendataan keluarga ini mengingat data tersebut nantinya bisa dimanfaatkan lintas sektoral. (hen/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
