Kamis, 03 Desember 2020 02:04

Mendagri Kirim Surat Lagi, Dewan: Bukti Bahwa Bupati Jember Selama Ini Melakukan Kebohongan

Rabu, 14 Oktober 2020 21:40 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yudi Indrawan
Mendagri Kirim Surat Lagi, Dewan: Bukti Bahwa Bupati Jember Selama Ini Melakukan Kebohongan
Ahmad Halim, Wakil Ketua DPRD Jember.

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Persoalan birokrasi di Jember terus berlanjut. Kali ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengirimkan surat klarifikasi bernomor: 800/5072/OTDA kepada Gubermur Jawa Timur dan DPRD Jember.

Surat tersebut, menurut Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, menunjukkan bahwa Bupati Jember Faida telah banyak memberikan informasi bohong tentang tata kelola birokrasi Jember selama menjabat sebagai kepala daerah.

"Selama ini yang disampaikan oleh bupati Jember Faida tentang tata kelola birokrasi adalah kebohongan publik," ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Rabu (14/10).

Sebab, dalam surat tersebut, Mendagri mengklarifikasi tidak pernah memberikan izin kepada Bupati Jember terkait mutasi sebanyak 726 pejabat di lingkungan Pemkab Jember pada Januari lalu. Padahal, sebelumnya bupati menyatakan telah mendapatkan rekomendasi dan izin dari kemendagri atas pelaksanaan mutasi tersebut.

"Kalau di surat sudah jelas kalau pengangkatan jabatan tersebut tidak diizinkan oleh Mendagri, termasuk tidak ada laporan," tuturnya.

"Termasuk persoalan SOTK yang selama ini disampaikan ke publik, kalau sudah melakukan rekomendasi Kemendagri tentang SOTK, ternyata semua tidak benar dan belum dilakukan perintah tersebut," tambah Halim.

Politikus Gerindra ini menyampaikan, surat tersebut menunjukkan bahwa selama ini Bupati Jember Faida telah melakukan kebohongan publik tentang segala persoalan birokrasi di Jember.

"Dari sini sudah dibuka tabir bahwa kalau selama ini bupati Jember Faida telah melakukan kebohongan publik," ungkapnya.

Terlebih lagi, menurut Halim, Kemendagri meminta Pemprov Jatim dan DPRD Jember untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelanggaran terhadap implementasi sistem merit dan penataan lembaga oleh bupati Jember Faida.

Ia menambahkan, akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan mempertanyakan persoalan sanksi yang diberikan karena telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. (jbr1/yud/rev)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Selasa, 01 Desember 2020 16:52 WIB
PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com – Meletusnya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, tidak mengakibatkan kenaikan material vulkanik di Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo.Namun demikian, status Gunung Bromo tetap level II atau waspada. Sehingga pengunju...
Sabtu, 28 November 2020 22:34 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan --- Nahdlatul Ulama (NU) punya khasanah (bahasa) baru: Neo Khawarij NU. Istilah seram ini diintroduksi KH Imam Jazuli, LC, MA, untuk mestigmatisasi kelompok kritis NU: Komite Khittah Nahdlatul Ulama (KKNU). Khawarij ...
Rabu, 02 Desember 2020 21:44 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*39. walawlaa idz dakhalta jannataka qulta maa syaa-a allaahu laa quwwata illaa biallaahi in tarani anaa aqalla minka maalan wawaladaanDan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan ”Masya Allah, ...
Sabtu, 28 November 2020 12:00 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&l...