SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan mengoptimalkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan evaluasi kepada setiap kepala daerah.
Khusus bagi Jawa Timur, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB sekaligus Ketua Tim Evaluator Drs. Agus Uji Hantara, M.E. memuji paparan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang meletakkan isu strategis yang berkembang di masyarakat yang diramu menjadi sebuah kebijakan yang solutif.
BACA JUGA:
- Di Sidang Paripurna Raperda RUED, Pj Gubernur Jatim Sebut Potensi EBT Capai 188.410 MW
- Stop Buang Air Besar Sembarangan, Pj Gubernur Jatim Ajak 8 Daerah Teken Komitmen Bersama
- Pesan Khofifah saat Tutup Pesantren Ramadan Balita Muslimat NU se-Indonesia
- Lagi, Siswa Jatim Terbanyak Nasional Lolos SNBP, Khofifah: On The Right Track
"Ibu Gubernur sangat menguasai isu yang berkembang di masyarakat dan memberikan solusi lewat kebijakan kebijakan yang ada di Pemprov Jatim," kata Agus Uji Hantar usai paparan pada Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara Virtual di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (10/9).
Agus juga memuji langkah Pemprov Jatim mewujudkan Kolaboratif Goverment yang telah diimplementasikan di semua unsur intansi dan lembaga bersama Pemprov Jatim.
"Saya berharap, pemikiran dari ibu gubernur bisa diimplementasikan oleh jajaran OPD. Ketika kita membahas isu strategis dan berbicara impact atau dampak dari adanya sistem atau program tidak bisa hanya diwujudkan oleh satu dua OPD saja, melainkan harus melibatkan kolaborasi dari OPD lain agar impact bisa terwujud dengan terukur dan optimal," ungkapnya.