Rabu, 05 Agustus 2020 20:27

DPRD Gresik Desak Dugaan Penyimpangan Penyaluran BPNT Diusut Tuntas

Sabtu, 01 Agustus 2020 14:28 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
DPRD Gresik Desak Dugaan Penyimpangan Penyaluran BPNT Diusut Tuntas
Mujid Riduan

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik memberikan atensi khusus terhadap dugaan penyimpangan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 18 kecamatan se-Kabupaten Gresik.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan mendesak agar kasus tersebut diusut sampai tuntas. "Siapa pun orangnya, atau siapa pun oknum terlibat harus diusut semua," ujar Mujid Riduan kepada BANGSAONLINE.com, Sabtu (1/8).

Mujid mengaku sangat mendukung langkah Polres Gresik yang bergerak cepat saat mendapatkan laporan adanya dugaan penyimpangan penyaluran BPNT. "Kami apresiasi langkah Polres Gresik, langkah penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Gresik yang telah mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak untuk mengusut dugaan penyaluran BPNT," kata Ketua DPC PDIP Gresik ini.

Mujid mengatakan dirinya prihatin adanya kasus dugaan penyimpangan penyaluran BPNT. Terlebih, di saat masyarakat dihadapkan masalah sulit pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi mereka kian terpuruk. "Ini masyarakat kita sudah susah, kok tega bantuan masih diselewengkan," cetusnya.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran dari APBN untuk program BPNT untuk meringankan beban hidup masyarakat kurang beruntung. Bantuan uang Rp 200 ribu per KPM per bulan itu diberikan bentuk komoditi makanan seperti beras, lauk, dan sayuran. Jadi program pemerintah ini bagus. Bantuan itu untuk meringankan beban hidup mereka (KPM) setiap bulan. Kalau benar bantuan itu pendistribusiannya diselewengkan lantaran tak sesuai pagu anggaran yang ada, kok cek mentholoe (kok tega sekali)," cetus Mujid.

Menurut Mujid, DPRD telah banyak mendapatkan masukan soal kualitas komoditi BPNT yang diterima KPM yang dinilai tak sesuai pagu yang dianggarkan. Ia mengatakan bulir beras tersebut pecah-pecah dan berkutu.

"Juga ada laporan BPNT sudah dirupakan paketan, sehingga KPM tak bisa memilih dan pasrah menerima bantuan apa adanya," tuturnya.

Mujid mengimbau kepada para KPM agar berani melapor kalau menerima BPNT yang tak sesuai standar. "Jangan takut lapor. Kami juga minta petugas berwenang BPNT atau kepala desa dan perangkat, jika ada KPM yang mengadukan soal BPNT tak layak jangan ditakuti dan diintimidasi," pungkasnya. (hud/rev)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Jumat, 24 Juli 2020 19:36 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kreatif. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya dalam usahanya mempercantik kawasan Ekowisata Mangrove Medokan Sawah. Betapa tidak, dari sejumlah barang-barang bekas, sepe...
Kamis, 30 Juli 2020 21:34 WIB
Oleh: KH. Agoes Ali Masyhuri*Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang menyerahkan dana hibah puluhan miliar rupiah kepada Tanoto dan Sampoerna Foundation membuat dua ormas besar Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kecewa dan mundur dari organi...
Minggu, 02 Agustus 2020 22:39 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*25. Walabitsuu fii kahfihim tsalaatsa mi-atin siniina waizdaaduu tis’aanDan mereka tinggal dalam gua selama tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun.26. Quli allaahu a’lamu bimaa labitsuu lahu ghaybu als...
Senin, 03 Agustus 2020 11:04 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan ala...