Moh. Abdul Qodir, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik.
Abdul Qodir khawatir jika BLT JPS dampak Covid-19 tahap I hanya dicairkan untuk 16 ribu KK, maka akan terjadi gejolak, karena ada masyarakat yang belum menerima.
"Kalau angka 16 ribu KK itu direalisasi, hanya akan menyebabkan situasi yang tidak kondusif. Justru sangat dikhawatirkan akan muncul potensi sosial berikutnya, yakni gesekan antara kepala desa dan rakyatnya, masyarakat desa satu dan lainnya," terangnya.
Qodir menyadari kekhawatiran AKD kalau dana BLT JPS tak dicairkan bersamaan, maka akan banyak kepala desa dan perangkat desa yang akan jadi bulan-bulanan masyarakatnya, dicaci, dan lainnya.
"Soal bantuan ini kan sensitif, makanya pemerintah jangan berspekulasi dan mengambil tindakan gegabah," pintanya.
Pada kesempatan ini, ia mengaku mendukung AKD demi cepatnya proses pencairan BLT JPS Covid-19 kepada masyarakat di masing-masing desa. "Tentunya dengan sederet ketentuan untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran hukum, jika hal itu dimungkinkan," pungkas Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik ini. (hud/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
