Eddy Santoso, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Gresik.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik terus menyorot pendataan calon penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), maupun bantuan langsung tunai program jaring pengaman sosial (BLT JPS) dampak pandemi virus Corona (COVID-19).
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Gresik, Eddy Santoso, menuding pendataan bantuan yang dilakukan oleh kepala desa maupun lurah, banyak yang tidak adil. "Sebab, masih banyak ditemukan warga yang patut menerima tak didaftar. Sebaliknya, warga yang tak patut menerima dimasukkan daftar," ujarnya.
Eddy kemudian mengungkapkan sejumlah temuannya di wilayah perkotaan daerah pemilihan I (Gresik dan Kebomas).
"Baik di Gresik maupun Kebomas, baik di Desa maupun Kelurahan, saya dapat laporan dan temuan bahwa pendataan penerima BLT dampak COVID-19 tak fair," kata Eddy kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (6/5).
Namun, Eddy enggan membeberkan data penerima bantuan yang dianggapnya tak tepat sasaran. "Data sudah saya pegang semua. Nanti, akan saya sampaikan ke instansi berwenang," jelas Ketua DPC Partai Demokrat Gresik ini.
Eddy juga mengungkapkan, bahwa pendataan yang tak tepat sasaran ini terjadi di banyak desa.
"Kades-kades masih mementingkan pembangunan program infrastruktur. Sedangkan anggaran untuk BLT DD dialokasikan sangat kecil Masak ada satu desa itu penerima BLT DD-nya cuma 20 orang, atau 25 orang. Persentasenya tak sebanding dengan DD yang diterima dengan jumlah ratusan juta. Ini kan tak fair," tegasnya.
"Saat ini keadaan darurat, tolong prioritaskan penanganan warga terdampak COVID-19," sambungnya.
"Kalau kades-kades benar-benar ingin membuktikan kepeduliannya terhadap masyarakatnya yang terdampak COVID-19, silakan dibuktikan dengan pengalokasian BLT DD untuk mereka," pungkasnya. (hud/dur)
