BANTUAN: Bambang Haryo Soekartono (BHS) memberikan sembako kepada penjaga perlintasan KA di Desa Boro Tanggulangin, Selasa (5/5). foto: MUSTAIN/ BANGSAONLINE
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Nasib para penjaga perlintasan kereta api (KA) yang cenderung terabaikan mendapatkan perhatian dari Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS). Politikus Partai Gerindra ini menegaskan kesejahteraan penjaga perlintasan KA menjadi program 100 hari kerja kelak jika dirinya diamanahi sebagai Bupati Sidoarjo.
"Kesejahteraan penjaga perlintasan KA jadi program 100 hari kerja jika saya nanti diamanahi sebagai bupati Sidoarjo," cetus BHS saat memberikan sembako kepada penjaga perlintasan KA di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin, Selasa (5/5).
Meski demikian, BHS berharap pemerintah pusat, PT KAI dan pemerintah daerah saat ini, bisa memenuhi kesejahteraan para penjaga perlintasan KA, khususnya di Sidoarjo. Sebab para penjaga perlintasan KA itu punya andil besar menyelamatkan nyawa publik.
"Lintasan sebidang ini harus ada yang menjaga. Karena ini tidak hanya untuk keselamatan penumpang KA, tapi juga yang ada di jalan raya. Nah, pemerintah pusat maupun daerah harus memperhatikan kesejahteraan penjaga pintu lintasan sebidang ini," tandas BHS.
Salah satu hal yang disoroti BHS, soal gaji para penjaga perlintasan KA yang berasal dari warga setempat, bukan pegawai PT KAI maupun Dinas Perhubungan (Dishub). Diketahui, umumnya penjaga perlintasan ini hanya mendapatkan honor seadanya dari desa setempat dan uang pemberian dari pengguna jalan yang melintas.
BHS pun sempat berhitung jumlah anggaran yang perlu disiapkan untuk kebutuhan gaji para penjaga perlintasan KA di Sidoarjo. Katanya, ada 145 titik perlintasan KA di Sidoarjo. Tiap titik dijaga empat orang. Jika mereka diberi gaji rata-rata Rp 2 juta per bulan, maka setahun dibutuhkan dana Rp 14,4 miliar.
Sehingga dengan gaji tersebut, BHS berharap bisa mendorong kinerja para penjaga perlintasan KA itu. "Mereka bisa konsentrasi bekerja untuk keselamatan nyawa publik. Ini harus direalisasikan. Saya akan dorong pemerintah dan PT KAI," tandas Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini.
Kata BHS, PT KAI seharusnya bisa memberikan gaji kepada para penjaga perlintasan KA tersebut, yang berasal dari warga setempat. Sebab PT KAI juga mendapatkan dana subsidi IMO (infrastructure maintenance and operation) atau pemeliharaan dan operasional infrastruktur perkeretaapian.
Alumni ITS Surabaya ini juga berharap semua perlintasan KA di Sidoarjo, dilengkapi sarana pendukung berupa timetable (jadwal KA lewat), jam dinding, hingga pos dan palang pintu yang layak. "Beberapa perlintasan sebidang yang saya kunjungi, palang pintunya swadaya masyarakat dan perorangan," urai BHS.
Selain pemberian gaji yang layak, BHS berharap para penjaga perlintasan KA ini disediakan seragam sebagai identitas diri sehingga mereka dihargai saat sedang bertugas. BHS juga berharap setiap perlintasan KA tersebut bisa dilengkapi alat Early Warning System (EWS), sehingga saat ada KA mau lewat pada jarak 1 hingga 1,5 kilometer, alarm sudah berbunyi.
Sementara, Penjaga Perlintasan KA di Desa Boro Tanggulangin, Anas Fauzi, mengaku mendapatkan gaji Rp 1,7 juta per tahun. Bersama rekannya, Ismail, dia mengaku bekerja tanpa libur, menjaga perlintasan KA, di mana selama 24 jam, terdapat 48 perjalanan KA yang melintas.
"Ya semoga gaji saya ditambah," ucapnya seraya mengaku sudah 10 tahun menjaga perlintasan KA nomor 72 di Desa Boro Tanggulangin. (sta/ian)
