Anang Syaiful Wijaya, Jubir Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pengadaan 2,5 juta unit masker kesehatan untuk masyakarat yang dilakukan Pemkab Pasuruan untuk mencegah virus corona (Covid-19), diperkirakan molor.
Meski pihak Pemkab sudah melibatkan para UKM di bawah naungan Disperindag maupun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan, namun hingga kini mereka baru merampungkan 40 persen dari total kebutuhan.
BACA JUGA:
- Dilema PPPK dan Napas APBD Pasuruan: Komisi I DPRD Cari Formula 'Bensin'
- Kolaborasi Mas Rusdi dan Gus Shobih Wujudkan Pemerintahan Akuntabel di Kabupaten Pasuruan
- Pemkab Pasuruan Ajukan Revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo Rp66 Miliar ke Pemerintah Pusat
- Wabup Pasuruan Pantau GPM Serentak di Halaman Kecamatan Kejayan
Prediksi lambatnya penyelesaian pengadaan masker itu, menjadi perhartian serius dari Anggota Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono. Ia meminta pemkab melalui dinas terkait mengevaluasi program yang bersumber dari anggaran BTT (Belanja Tak Terduga) tersebut.
"Apa yang menjadi kendala utama dalam pengadaan masker hingga menyebabkan molor, dinas harus gerak cepat mencari penyebab dan solusinya," jelas politikus PKB ini.
Dalam pengadaan masker ini, Disperindag dan Diskop dan UMKM telah menggandeng semua UKM se-Kabupaten Pasuruan yang memiliki keahlian di bidang konfeksi.
"Dengan melibatkan UMKM yang sudah berpengalaman di bidang menjahit, target pengadaan masker (seharusnya) bisa cepat selesai," tambah Hartono.
Terpisah, Wakil Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Anang Syaiful Wijaya yang dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Rabu (29/04/2020) membenarkan pengadaan 2,5 juta masker memang belum rampung semuanya. Saat ini baru 40 persen saja yang sudah siap.
Ia menambahkan, kendala yang dihadapi dalam pembuatan masker adalah sulitnya mendapat bahan baku, sebab spesifikasi bahan baku untuk pembuatan masker hanya dijual di wilayah tertentu, yakni di Surabaya dan Semarang.
”Kita tetap upayakan pengadaan bisa cepat selesai, dinas terkait bisa membantu kendala di lapangan,“ jelas Asisten I ini. (hab/par/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




